Bandar Lampung, 2026 Pertumbuhan Kota Bandar Lampung terus bergerak cepat sebagai pusat pemerintahan, jasa, dan ekonomi di Provinsi Lampung. Namun, di tengah laju pembangunan itu, kota ini masih menghadapi persoalan lingkungan yang mendesak, terutama keterbatasan ruang terbuka hijau, tekanan terhadap kawasan resapan air, dan perlunya kebijakan yang lebih terukur dalam menjaga daya dukung lingkungan.

Data resmi statistik daerah menunjukkan Bandar Lampung merupakan kota dengan aktivitas perkotaan yang terus berkembang, sehingga kebutuhan terhadap tata ruang yang seimbang menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, isu lingkungan tidak bisa lagi diposisikan sebagai pelengkap pembangunan, melainkan bagian utama dari keberlanjutan kota.

Salah satu persoalan yang paling sering disorot adalah keterbatasan ruang terbuka hijau. Sejumlah laporan menyebut luas RTH di Bandar Lampung masih jauh dari target minimal 30 persen sebagaimana amanat kebijakan penataan ruang nasional. Kajian akademik juga menunjukkan bahwa ketersediaan dan persebaran ruang terbuka hijau di Bandar Lampung belum merata, sehingga fungsi ekologisnya belum optimal untuk menopang kualitas lingkungan perkotaan.

Masalah ini menjadi penting karena ruang terbuka hijau bukan sekadar elemen keindahan kota. RTH berfungsi sebagai area serapan air, penyejuk suhu, pengendali limpasan air hujan, dan ruang hidup yang lebih sehat bagi warga. Ketika luas dan kualitas ruang hijau terbatas, maka kota menjadi lebih rentan terhadap genangan, penurunan kenyamanan termal, dan berkurangnya kualitas ekologis kawasan permukiman.

Tekanan serupa juga terlihat pada kawasan resapan air. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menegaskan bahwa kawasan resapan air dan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dibangun untuk perumahan maupun bangunan lain.Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya menjaga wilayah-wilayah yang berfungsi menahan limpasan air dan menopang keseimbangan tata ruang kota.

Namun, pernyataan kebijakan saja belum cukup. Di lapangan, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa perlindungan kawasan resapan benar-benar dijalankan secara konsisten, terutama di tengah tekanan pembangunan perkotaan yang terus meningkat. Di sinilah kritik terhadap kebijakan lingkungan Bandar Lampung menjadi relevan: komitmen normatif sudah ada, tetapi pengawasan, keterbukaan data, dan pelaksanaan yang konsisten masih perlu diperkuat.

Data pemantauan lingkungan berbasis satelit juga memberi gambaran bahwa isu tutupan pohon dan perubahan bentang lahan tetap perlu diawasi. Global Forest Watch menyediakan dashboard pemantauan untuk Bandar Lampung dan Provinsi Lampung yang dapat digunakan untuk melihat dinamika perubahan tutupan lahan dan indikator lingkungan lainnya. Artinya, persoalan lingkungan kota tidak dapat dibaca hanya dari ada atau tidaknya banjir, tetapi juga dari perubahan tutupan vegetasi dan melemahnya fungsi ekologis ruang kota secara bertahap.

Pemerintah provinsi sendiri telah menyatakan bahwa penambahan ruang terbuka hijau menjadi salah satu opsi untuk memperluas daerah resapan air. Gagasan ini menunjukkan arah yang benar, sebab kota yang terus tumbuh membutuhkan intervensi ekologis yang nyata, bukan hanya pembangunan fisik yang terlihat di permukaan. Tanpa penambahan ruang hijau dan perlindungan kawasan resapan, pertumbuhan kota justru berisiko memperbesar beban lingkungan di masa depan.

Karena itu, narasi kebijakan lingkungan di Bandar Lampung perlu bergeser dari sekadar jargon pembangunan berkelanjutan menuju langkah yang bisa diukur publik. Kota ini membutuhkan kebijakan yang tidak hanya responsif setelah banjir atau kerusakan terjadi, tetapi juga preventif melalui perlindungan ruang hijau, pengendalian alih fungsi lahan, dan transparansi data lingkungan.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Bandar Lampung Lampung