MAJALENGKA – Proyek pemeliharaan Jalan Munjul–Ciandeu di Kecamatan Munjul, Kabupaten Majalengka, yang menelan anggaran sebesar Rp398,6 juta dari Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi sorotan publik. Proyek tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah muncul keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang disebut mengalami retak dan terbelah meski baru selesai dilakukan pengaspalan hotmix.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Majalengka, Iing Misbahuddin, menegaskan bahwa persoalan tersebut menjadi perhatian serius pihaknya karena telah mendapat respons luas dari masyarakat.

Menurutnya, Komisi III telah melakukan peninjauan terhadap kondisi fisik jalan tersebut untuk memastikan titik-titik yang menjadi keluhan warga. Dari hasil pemantauan, ditemukan beberapa bagian jalan yang sebelumnya mengalami keretakan dan terbelah. Namun, sebagian kerusakan tersebut terlihat sudah dilakukan perbaikan oleh pihak pelaksana.

“Karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat, secara fisik kami sudah melihat langsung ke lapangan. Kami juga mencari titik-titik mana yang mengalami retak dan terbelah. Yang terlihat terbelah kemungkinan sudah ditutup kembali, sementara yang retak juga tampaknya sudah dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Iing menilai perhatian masyarakat terhadap proyek infrastruktur merupakan hal yang positif. Sebab, anggaran pembangunan jalan berasal dari uang rakyat sehingga setiap pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan kualitas yang sesuai harapan.

“Intinya masyarakat melihat bahwa anggaran ini berasal dari uang rakyat. Wajar jika mereka memberikan perhatian dan melakukan pengawasan. Bahkan dibanding tahun-tahun sebelumnya, kepedulian masyarakat terhadap pembangunan sekarang semakin tinggi,” katanya.

Ia pun mengingatkan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi pada proyek-proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Komisi III, kata dia, tidak menginginkan adanya penyimpangan maupun pekerjaan yang dilakukan secara asal-asalan karena hal tersebut dapat merugikan masyarakat.

“Kami menegaskan agar pelaksanaan pekerjaan ke depan benar-benar dilakukan sesuai standar. Jangan sampai ada pekerjaan yang asal-asalan atau menimbulkan persoalan kualitas. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, kami mendukung penuh visi dan misi Bupati untuk mewujudkan Majalengka Langkung Sae,” tegasnya.

Menurut Iing, keinginan pemerintah daerah untuk menghadirkan infrastruktur jalan yang baik sejalan dengan harapan masyarakat. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan.

“Kita mengapresiasi komitmen Pak Bupati yang ingin jalan-jalan di Majalengka dalam kondisi baik. Harapan pemerintah dan masyarakat sebenarnya sama, tinggal bagaimana implementasinya di lapangan agar sesuai dengan yang diharapkan,” ungkapnya.

Ia juga meminta seluruh pihak terkait, mulai dari perencana, pelaksana hingga pengawas pekerjaan, untuk terus meningkatkan pengawasan sehingga kualitas pembangunan benar-benar terjaga.

Selain itu, Iing mengingatkan pemerintah agar memperhatikan kondisi kenaikan harga material yang saat ini mulai terjadi. Menurutnya, penyesuaian anggaran perlu menjadi perhatian agar tidak berdampak terhadap kualitas pekerjaan.

“Jangan sampai anggarannya tetap sementara harga-harga material naik. Kondisi seperti itu bisa berpengaruh pada volume pekerjaan. Yang paling penting, jangan sampai berimbas pada kualitas hasil pembangunan karena masyarakat menginginkan jalan yang kuat dan tahan lama,” pungkasnya.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: DPRD DPRD Majalengka Jalan