Urgensi Etika Konstitusi dalam Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi

Oleh: Dewi Rhoma Rizky Purba

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan benteng terakhir penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Wewenangnya yang sangat strategis diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar-lembaga negara, hingga menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

Kewenangan sebesar itu menuntut agar Mahkamah Konstitusi dijalankan oleh hakim-hakim yang tidak hanya mumpuni secara hukum, tetapi juga memiliki integritas, imparsialitas dan moralitas tinggi. Namun, dalam praktik, proses rekrutmen hakim MK kerap dikritik karena terlalu politis, minim transparansi, dan longgar dalam aspek etika. Di sinilah urgensi etika konstitusi menjadi sangat relevan.

Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

MK dibentuk melalui amandemen ketiga UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam:

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 2020

Sesuai Pasal 24C ayat (3) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.”

Namun, tidak ada ketentuan eksplisit terkait mekanisme uji kelayakan yang terbuka, penilaian etika yang ketat, atau partisipasi publik dalam seleksi. Akibatnya, proses ini rentan terhadap konflik kepentingan dan intervensi politik.

Etika Konstitusi sebagai Landasan Moral Negara Hukum

Etika konstitusi adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan pelaksanaan kekuasaan berdasarkan nilai-nilai konstitusi. Nilai ini mencakup:

Kejujuran dalam pengambilan keputusan publik
Independensi dalam pelaksanaan kekuasaan yudisial
Kepatutan dan keadilan dalam penggunaan wewenang publik

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Etika Konstitusi (2020):

“Etika konstitusi merupakan

landasan normatif agar lembaga

tinggi negara tidak sekadar sah

secara hukum, tetapi juga legitim

dan bermoral secara publik.”

Etika ini berpijak pada semangat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, seperti kedaulatan rakyat, keadilan sosial, serta prinsip checks and balances antara lembaga negara.

Oleh karena itu, rekrutmen hakim MK harus dilakukan secara:

Transparan dan dapat diakses publik
Berbasis meritokrasi dan rekam jejak
Bebas dari intervensi politik

Krisis Etika dalam Rekrutmen Hakim MK

Beberapa peristiwa menjadi cermin nyata lemahnya standar etika dalam proses rekrutmen hakim MK:

1. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

Putusan ini mengubah syarat usia minimum capres-cawapres dengan membuka celah bagi kepala daerah di bawah 40 tahun untuk maju. Keputusan ini menjadi kontroversial karena salah satu hakim, Anwar Usman, merupakan paman dari calon cawapres Gibran Rakabuming Raka. Meskipun sah secara formal, publik menilai adanya konflik kepentingan dan pelanggaran etik.

2. Minimnya Partisipasi dan Transparansi

Proses seleksi calon hakim MK oleh Presiden dan DPR tidak melibatkan uji publik atau pelibatan masyarakat sipil. Hal ini membuat publik kehilangan akses untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap calon yang akan mengawal konstitusi.

Dampak dari lemahnya etika ini sangat serius, yaitu turunnya kepercayaan publik terhadap independensi MK dan melemahnya legitimasi institusi yang seharusnya menjadi wasit demokrasi.

Rekomendasi Perbaikan Rekrutmen Hakim MK

Agar proses rekrutmen mencerminkan nilai-nilai etika konstitusi, maka perlu dilakukan langkah-langkah konkret:

1. Revisi Undang-Undang MK

Perlu ada perubahan yang mengatur mekanisme seleksi terbuka, uji kelayakan yang transparan, dan uji publik terhadap semua calon hakim.

2. Pembentukan Komite Etik Independen

Komite ini terdiri dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan yudisial yang bertugas menilai integritas dan independensi calon hakim.

3. Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Akademisi

Seperti dalam seleksi Komisioner KPK, pelibatan masyarakat akan memperkuat legitimasi dan akuntabilitas proses seleksi.

4. Publikasi Rekam Jejak dan Penilaian

Setiap calon harus membuka rekam jejak dan hasil penilaian objektif agar publik dapat menilai secara kritis.

Penutup

Rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan penentuan siapa yang layak menjaga roh konstitusi dan fondasi demokrasi bangsa. Tanpa standar etik yang tinggi, MK akan kehilangan fungsinya sebagai lembaga yudisial yang merdeka dan adil.

Kepercayaan publik terhadap

Mahkamah Konstitusi tidak

cukup dibangun melalui putusan,

tetapi dimulai dari proses

rekrutmennya.

Penguatan etika konstitusi dalam

seleksi hakim adalah

keniscayaan, bukan sekadar

wacana. Hanya dengan begitu,

masa depan demokrasi

Indonesia dapat dijaga dengan

lebih kokoh.

Referensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 7 Tahun 2020
Jimly Asshiddiqie, Etika Konstitusi: Perspektif Moral dalam Penyelenggaraan Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2020
Wahyudi Djafar, “Etika Konstitusi dan Perluasan Ruang Partisipasi Publik”, Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 2, 2022
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer