Wamen ATR Ossy Dermawan Gandeng Komnas HAM, Siap Tuntaskan Konflik Agraria Lewat Peta Jalan Berbasis HAM
JAKARTA – Komitmen nyata untuk menuntaskan konflik agraria kembali ditegaskan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Dalam pertemuan strategis bersama Komnas HAM di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (7/7), Wamen Ossy menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor demi penyelesaian konflik yang adil dan berpihak pada hak asasi manusia.
“Persoalan agraria tak bisa ditangani sepihak. Dibutuhkan kolaborasi aktif lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Karena itu, kami sangat mengapresiasi inisiatif Komnas HAM dalam menyusun roadmap penyelesaian konflik agraria yang berpijak pada nilai-nilai HAM,” ujar Wamen Ossy.
Tak hanya itu, ia menyoroti bahwa konflik pertanahan sering kali saling terkait dengan isu kehutanan, tata ruang, perlindungan lingkungan, hingga proses penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan peta jalan yang konkret dan implementatif.
Baca Juga
“Roadmap ini harus lebih dari sekadar dokumen perencanaan. Kami ingin ini jadi panduan aksi nyata yang melibatkan semua pihak agar penyelesaian konflik agraria tepat sasaran dan berdampak positif langsung pada masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menyambut baik kerja sama ini. Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis HAM adalah prinsip utama dalam menyelesaikan konflik agraria, mengingat dampaknya yang besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Ini bukan hanya soal status tanah, tapi menyangkut hak hidup, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Komnas HAM berkomitmen untuk terus mendorong solusi menyeluruh berbasis HAM, dengan sinergi lintas lembaga sebagai fondasinya,” tutur Anies.
Ia juga berharap sinergi ini mampu memecah kebuntuan berbagai sengketa agraria yang selama ini kerap mandek di banyak daerah.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, sejumlah pejabat tinggi pratama di Kementerian ATR/BPN, serta jajaran Komnas HAM, yang semuanya sepakat bahwa penyelesaian konflik agraria harus menyentuh akar masalah dan berpihak pada rakyat.
