Implementasi Sertipikat Elektronik Kementerian ATR/BPN Perkuat Layanan Pertanahan dan Sektor Perbankan
Jakarta – Sebagai bentuk komitmen memperluas pemahaman dan penerapan sertipikat elektronik, kali ini Ditjen PHPT berpartisipasi dalam kegiatan Legal Education & Insight (LEGIT) Batch II Tahun 2025 dengan tema “Dampak Berlakunya Sertipikat Elektronik pada Operasional Bank” yang digelar di Kampus Nawasena Mandiri University pada Kamis (21\/08\/2025).
Sekretaris Ditjen PHPT, Shamy Ardian, dalam sambutannya menegaskan bahwa penerapan sertipikat elektronik merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditunda lagi.
Baca Juga
Shamy juga menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi dan misi Kementerian ATR\/BPN dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern. “Salah satu proyeksi kebijakan yang kami _highlight_ adalah mewujudkan kantor layanan modern, yang tidak hanya menghasilkan produk dan layanan, tetapi juga menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi,” tambahnya.
Pada kesempatan ini, Shamy juga mengapresiasi kolaborasi Bank Mandiri melalui Mandiri University yang telah membuka ruang diskusi dan pertukaran pengalaman terkait implementasi sertipikat elektronik terhadap proses operasional Bank.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
