TANGSEL – Musyawarah Kota (Muskot) resmi pertama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berakhir berantakan. Acara yang seharusnya menjadi momentum demokrasi pengusaha lokal itu, justru ditunda karena kekacauan teknis dan dugaan ketidaksiapan panitia.
Bakal calon Ketua Kadin Tangsel, Abdul Rahman alias Arnopi, menilai panitia belum kompeten dalam menjalankan proses mukota.
Ia menyebut, kegagapan panitia menjadi penyebab utama tersendatnya agenda penting tersebut.
“Kalau mereka sudah pernah punya pengalaman mukota, mungkin nggak akan begini kejadiannya,” ujar Arnopi usai rapat, Sabtu 25 Oktober 2025.
Arnopi menegaskan, situasi ini bukanlah deadlock atau kebuntuan, melainkan hanya penundaan karena kelelahan dan minimnya pengalaman teknis.
“Ini bukan deadlock, tapi ditunda. Panitia udah capek, dan memang belum pernah punya pengalaman mukota sebelumnya. Itu aja persoalannya,” tegasnya.
Menurutnya, panitia seharusnya menyiapkan berbagai opsi antisipasi sejak awal agar pelaksanaan muskot berjalan lancar, terlebih karena Tangsel baru pertama kali menggelar mukota resmi.
“Panitia harusnya punya opsi satu, dua, tiga kalau ada kemungkinan. Kasihan juga teman-teman panitia, karena belum pernah mukota sebelumnya,” jelasnya
Arnopi menyebut, muskot akan dijadwalkan ulang sekitar satu minggu ke depan dan tidak ada pendaftaran ulang peserta. Semua calon yang telah diverifikasi tetap akan menjadi bagian dari muskot lanjutan.
“Nggak ada pendaftaran tambahan. Pesertanya tetap yang sudah diverifikasi. Kecuali kalau deadlock, baru buka pendaftaran baru. Tapi ini kan cuma ditunda,” jelasnya.
Selain itu, Arnopi menyinggung, kemungkinan intervensi dari Kadin Provinsi Banten jika panitia Tangsel dinilai tak mampu melanjutkan proses.
“Bisa jadi diambil alih provinsi. Karena ini juga tanggung jawab mereka. Tapi saya yakin insya Allah bisa. Kejadian ini jadi bahan evaluasi agar kedepan lebih siap,” tutupnya.
Sementara itu, bakal calon ketua lainnya, Mahardi menilai, penundaan ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem agar pelaksanaan berikutnya berjalan netral dan profesional.
“Ya kita anggap hari ini nol aja, restart aja. Kita berharap mukota selanjutnya benar-benar netral. Selama ini saya sebagai calon ya manut. Disuruh panitia, kita ikut. Kita nggak pernah protes,” ujar Mahardi.
Terkait konsekuensi anggaran akibat penundaan, Mahardi menyebut, hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab caretaker.
Mahardi menegaskan, tidak ada intervensi atau rekayasa dalam keputusan penundaan tersebut.“Itu tanggung jawab karateker. Tapi semuanya berjalan alami kok. Nggak ada intervensi, nggak ada tekanan. Kita cuma ingin Tangsel tetap kondusif. Malu juga kalau sampai ribut,” katanya.
Maka itu, Mahardi menegaskan, generasi muda pelaku usaha di Tangsel harus menunjukkan sikap dewasa dan profesional dalam menjaga marwah organisasi.
“Kita ini generasi kedua di Tangsel, pengen estafetnya nggak cacat. Kita pengusaha, maunya profesional. Jangan sampai ada yang bikin malu. Tangsel udah 16 tahun, kita harus jaga nama baik,” ujarnya.
Meski mengaku kecewa karena waktu, tenaga, dan biaya sudah terkuras, Mahardi tetap mengedepankan kepentingan bersama.
“Kalau kecewa ya pasti kecewa. Tapi demi Tangsel, kita harus legowo. Harapan saya muskot bisa segera dilanjutkan dan berjalan kondusif,” tutupnya.
Dari sisi panitia, Steering Committee (SC) Pendaftaran, Nunung Nursiamuddin memastikan, forum muskot hanya ditunda tanpa mengubah skema yang sudah ada. Menurutnya, penundaan dilakukan untuk konsultasi dan penyelarasan dengan pihak Kadin Provinsi Banten.
“Forum ini ditunda tanpa mengubah skema sebelumnya. Tapi saya belum bisa menjelaskan apa pun, karena kita masih dalam tahap konsultasi,” ujar Nunung.
Nunung menegaskan, belum ada keputusan resmi mengenai waktu pelaksanaan ulang. Ia menyebut pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pengurus provinsi untuk memastikan langkah berikutnya.
“Keputusannya ditunda, waktunya belum ditentukan. Kita mau konsultasi dulu supaya semuanya jelas,” katanya.
Terkait data keanggotaan, Nunung menjelaskan bahwa dari 819 anggota yang diverifikasi, terdapat 132 berkas dengan catatan administrasi bukan cacat yang masih dalam proses pembenahan.
“Yang 819 itu memang sudah diverifikasi. Sementara 132 lainnya bukan cacat administrasi, hanya ada catatan saja. Kita harus hati-hati, makanya masih konsultasi dengan DPP Kadin Banten,” jelasnya.
Baca Juga
Selain itu, Nunung membenarkan, adanya temuan beberapa berkas yang belum lengkap dan perbedaan data antara hasil verifikasi dengan dokumen fisik. Namun, hal tersebut belum bersifat final.
“Ada temuan berkas yang belum lengkap, tapi belum ada penetapan apa pun. Semua masih proses pembuktian, belum final,” jelasnya.
Tetapi, Nunung memastikan, tidak akan ada penambahan peserta baru dalam lanjutan muskot. Keputusan itu menunggu hasil koordinasi dengan Kadin Provinsi Banten sebagai pembina wilayah.
“Untuk penambahan peserta belum ada. Kita masih tunggu hasil konsultasi. Prinsipnya, semua proses akan dilakukan hati-hati dan sesuai aturan,” tutupnya. (JODY)
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
