Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Fenomena ini semakin mencuat akibat perlambatan ekonomi global, disrupsi teknologi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Ribuan pekerja kehilangan pekerja, sementara Perusahaan berusaha bertahan di tengah ketidakpastian. PHK masal bukan sekedar angka statistik, tetapi juga menyangkut kehidupan keluarga yang bergantung pada pendapatan pekerja. Selain itu, meningkatnya pengangguran dapat memicu berbagai masalah lain, seperti daya beli yang menurun, ketimpangan sosial yang melebar, dan meningkatnya tekanan terhadap sektor informal.
Di sisi lain, sebagian pihak melihat PHK sebagai langkah stategis bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dengan otomatisasi dan efisiensi. Hal ini menimbulkan dilema: apakah badai PHK ini merupakan ancaman bagi ketenagakerjaan atau justru solusi untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih fleksibel dan berdaya saing? Dengan melihat permasalahan ini, perlu ada kajian mendalam tentang kebijakan tenaga kerja, peran pemerintah dalam melindungi pekerja, serta stategis Perusahaan dalam menghadapi perubahan tanpa mengorbankan kesejahteraan buruh.
Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik makin marak terjadi di periode awal tahun ini. Data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat bahwa dalam dua bulan pertama tahun 2025, sebanyak 44.069 buruh terkena PHK dari 37 perusahaan. Sementara itu, pada periode Januari-Maret 2024 lalu jumlah tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.395 pekerja. Kondisi ini paling banyak terjadi di DKI Jakarta, kala itu sebanyak 5.225 orang kehilangan pekerjaan pada periode tersebut. Laporan dari berbagai serikat buruh menyebut setidaknya puluhan ribu buruh tertimbas PHK massal akibat penutupan pabrik, efisiensi karyawan, hingga relokasi pabrik ke wilayah atau negara lain.
Baca Juga
Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan angka PHK tertinggi, terutama karena penutupan pabrik PT Sritex di Sukoharjo yang mem-PHK 8.508 pekerja pada 26 Februari 2025. Selain itu, DKI Jakarta dan Jawab Barat juga mencatat angka PHK yang signifikan, dengan banyaknya Perusahaan yang melakukan efisiensi atau menutup oprasionalnya. Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah PHK tertinggi sepanjang tahun 2024, dengan 17.085 pekerja terdampak, setara dengan 21,91% dari total nasional. Jawa Tengah menyusul dengan 13.130 pekerja terkena PHK, diikuti oleh Banten (13.042), Jawa Barat (10.661), dan Jawa Timur (5.327).
Pada awal tahun 2025 ini, Perusahaan Sritex menyita perhatian publik sejak pailit Oktober 2024 lalu. Menteri ketenagakerjaan Yasserli mengungkapkan, jumlah korban PHK di Sritex Group mencapai 11.025 orang. PHK telah dilakukan secara bertahap sejak Agustus 2024 hingga Februari 2025. Saat ini, upah para pekerja sudah dibayarkan. Namun, hak-hak lainnya seperti pesangon, tunjangan hari raya (THR), manfaat jaminan hari tua (JHT), jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan jaminan kesehatan nasional (JKN) masih belum terbayarkan. Hal ini menjadi perhatian Kementrian Ketenagakerjaan untuk mendorong agar pembayaran tersebut dapat dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Kedua, yaitu PT Yamaha Music Indonesia yang melakukan PHK massal di awal tahun ini. Total buruh PT Yamaha Music Indonesia yang telah di PHK pada awal 2025 mencapai 1.100 orang. Kondisi PHK besar-besaran ribuan buruh di dunia Perusahaan Jepang ini dengan alasan relokasi produksi negara asal dan ada sebagain ke Cina. Hal ini perlu menjadi perhatian kusus, karena jika tidak ada solusi dan Langkah yang pasti, bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut.
Ketiga, pabrik Sepatu yang dikelola PT Victory Chinglu Indonesia di Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang melakukan PHK masal terhadap 2.400 pekerja. PHK massal seperti 3 perusahaan tersebut memiliki dampak luas, termasuk meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan daya beli masyarakat, dan potensi meningkatnya kemiskinan. Selain itu, tekanan terhadap sektor informal meningkat seiring banyaknya pekerja yang beralih ke sektor tersebut untuk mencapai nafkah. Bagi pemerintah, meningkatnya angka pengangguran dapat menurunkan penerimaan pajak dan meningkatkan beban pada program jaminan sosial.
Solusi untuk Mengatasi Badai PHK Massal di Indonesia
Pertama, penguatan industri dan daya saing lokal. Agar Perusahaan tidak terus melakukan PHK akibat tekanan ekonomi, pemerintah harus memberikan dukungan nyata dalam meningkatkan daya saing industri lokal. Pemberian subsidi atau insetif pajak bagi Perusahaan yang mempertahankan tenaga kerja menjadi salah satu solusi yang efektif. Selain itu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) perlu didorong lebih jauh, meningat sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi krisis ekonomi.
Kedua, program reskilling dan upskilling pekerja. Perubahan industri yang pesat mengharuskan pekerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Oleh karena itu, program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) harus digalakan. Pelatihan di bidang teknologi digital, seperti coding, analisis data, dan digital marketing bisa menjadi solusi bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor manufaktur.
Ketiga, diversifikasi sumber lapangan kerja. Indonesia tidak bisa terus bergantung pada sektor manufaktur dan tekstil sebagai penyerap tenaga kerja utama. Diversifikasi sektor ekonomi harus dilakukan dengan mendorong pertumbuhan di bidang ekonomi kreatif dan digital, yang terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, sektor pertanian modern dan agribisnis dapat dikembangkan dengan menerapkan teknologi digital agar lebih efisien dan menarik bagi generasi muda.
Terakhir, perlindungan dan jaring pengaman ekonomi. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diperluas dengan durasi bantuan yang lebih panjang dan cakupan yang lebih luas, sehingga pekerja memiliki waktu yang cukup untuk mencari pekerjaan baru. Selain itu, pemerintah dapat memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pekerja terdampak PHK sebagai bentuk dukungan jangka pendek.
PHK Bukan Akhir, tetapi Awal dari Transformasi Ketenagakerjaan
PHK massal di Indonesia merupakan tantangan serius tidak hanya mengancam stabilitas ketenagakerjaan, tetapi juga perekonomian secara keseluruhan. Jika tidak segera ditagani, gelombang pemutusan hubungan kerja ini dapat meningkatkan angka pengangguran, memperburuk daya beli masyarakat, dan memperbesar ketimpangan sosial. Namun, jika dikelola dengan baik, kondisi ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia dan mendorong transformasi industri kearah yang lebih modern dan adaptif terhadap perubahan global.
Untuk itu, solusi stategis harus segera diterapkan, mulai dari reformasi kebijakan ketenagakerjaan, penguatan daya saing industri lokal, hingga program pelatihan dan diversifikasi lapangan kerja. Pemerintah, dunia usaha, dan pekerja harus bersinergi dalam menghadapi tantangan ini agar PHK masal tidak hanya menjadi ancaman, tetapi juga peluang untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih tanggung, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan Langkah yang tepat, Indonesia dapat keluar dari krisis ini lebih kuat dan siap menghadapi persaingan global.
