Buka Sosialisasi Kehumasan, Wamen Ossy Berpesan agar Strakom Bersifat Informatif, Edukatif, Partisipatif, dan Transformasional
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol menggelar Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik dan Layanan Pengaduan secara daring pada Senin (21/07/2025). Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan saat membuka sosialisasi tersebut menekankan pentingnya strategi komunikasi publik (Strakom) yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif, partisipatif, dan transformasional.
“Komunikasi publik Kementerian ATR/BPN tidak cukup hanya menyampaikan berita seremonial penyerahan sertipikat atau merespons isu di media, tetapi juga harus secara bertahap membangun kepercayaan publik, mendidik masyarakat tentang hak dan layanan yang bisa mereka akses, serta menjadi jembatan antara negara dan rakyat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Jadi, informatif, edukatif, partisipatif, dan transformasional,” ujar Wamen Ossy dalam sambutannya.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN memiliki dua wajah dalam praktik komunikasi publiknya. Di satu sisi, daerah-daerah seperti Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) cukup aktif dan proaktif. Namun di sisi lain, komunikasi yang dilakukan masih cenderung reaktif dan belum terintegrasi secara strategis. Oleh karena itu, Wamen Ossy menilai sosialisasi kehumasan perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mendorong perbaikan dan penguatan di semua lini. Terlebih, dalam menghadapi era banjir informasi, ia menggarisbawahi pentingnya pengelolaan persepsi publik.
“Hari ini, yang menang bukan lagi siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling dipercaya. Trust dari masyarakat harus kita bangun. Karena begitu kepercayaan itu ada, akan lebih mudah bagi kita menyampaikan informasi dan menjalankan komunikasi publik,” ujar Wamen Ossy.
Peran jajaran di penjuru Indonesia dalam mendukung komunikasi publik Kementerian ATR/BPN sangat signifikan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyebut jajaran daerah sebagai perpanjangan tangan dari pusat yang bertugas menyampaikan informasi kementerian secara akurat dan tepat sasaran.
“Teman-teman di daerah adalah perpanjangan tangan dari pusat. Ini perlu kita sadari agar apa yang menjadi program Kementerian bisa tersampaikan dan dimengerti oleh masyarakat di wilayah masing-masing,” kata Pudji Prasetijanto Hadi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, menekankan bahwa kegiatan sosialisasi ini bukan hanya menjadi pegangan bagi petugas kehumasan, tetapi juga bagi seluruh pimpinan di unit kerja masing-masing, termasuk para Kepala Kanwil dan pimpinan satuan kerja Eselon II.
“Kegiatan ini merupakan landasan bagi seluruh jajaran, tidak hanya bagi petugas humas di pusat dan daerah, tetapi juga para pimpinan. Selain memastikan program-program berjalan, kita juga harus mampu memastikan narasi-narasi positif hadir di ruang publik,” ujar Harison Mocodompis.
Selain menyampaikan laporan dalam pembukaan, Kepala Biro Humas dan Protokol memberikan paparan, bersama dengan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo; Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan; yang dimoderatori oleh Kepala Subbagian Media Center, Nur Adhani. Sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran, seperti Kepala Bagian Tata Usaha; serta Kepala Kantah beserta Kepala Subbagian Tata Usaha Kabupaten/Kota. (LS/AR/FA)
Baca Juga
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
