Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola institusi yang bersih dan berintegritas melalui pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi pelayanan publik. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat Zona Integritas, khususnya dalam aspek pelayanan publik (Zona 6), sebagai bagian dari langkah menuju predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
Diselenggarakan di ruang rapat lantai dua, pelatihan ini diikuti oleh seluruh unsur fakultas—mulai dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga staf pendukung. Fokus utama pelatihan adalah penguatan nilai-nilai bela negara dan etika pelayanan publik dalam keseharian kerja.
Dr. Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, menyampaikan bahwa bela negara tidak hanya dimaknai secara militeristik, tetapi juga melalui peran intelektual dalam menjaga nilai-nilai konstitusional. Ia menyebut bahwa pelayanan publik yang adil, terbuka, dan penuh integritas adalah bentuk bela negara di ruang sipil.
Baca Juga
Senada dengan hal tersebut, Dr. Ahmad Ahsin Thohari, Plt. Kepala Biro Perencanaan, Umum, dan Keuangan UPNVJ, menggarisbawahi pentingnya nilai kerja “PIKIR” (Profesional, Integritas, Kejuangan, Inovatif, dan Responsif) dalam membentuk budaya kerja yang produktif dan bernilai. Menurutnya, pelayanan publik juga berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter kelembagaan.
Pelatihan teknis yang dipandu oleh Catur Nugrahaeni Puspita Dewi, M.Kom., membahas praktik pelayanan yang sudah berjalan serta melakukan evaluasi melalui diskusi dan simulasi. Ia menekankan bahwa pelayanan prima harus memenuhi kriteria cepat, tepat, ramah, akurat, dan transparan—yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi seluruh elemen kampus.
Beberapa rekomendasi perbaikan layanan yang dirumuskan peserta antara lain:
- Penguatan kemampuan komunikasi staf non-akademik,
- Penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok dengan pendekatan edukatif,
- Penerapan dan sosialisasi sistem surat digital internal,
- Peningkatan kapasitas layanan berbasis empati dan standar prosedur.
Dekan Fakultas Hukum menegaskan bahwa pelatihan ini bukan hanya agenda administratif, melainkan bentuk komitmen nyata dalam menanamkan nilai bela negara dalam budaya pelayanan publik. Ia berharap peserta membawa semangat ini ke unit masing-masing untuk membangun kebiasaan kerja yang berintegritas dan peduli.
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan menambahkan bahwa hasil pelatihan akan menjadi pijakan dalam mengevaluasi sistem pelayanan yang ada dan melakukan pembaruan prosedur agar lebih efektif dan manusiawi.
Kegiatan ini mempertegas posisi Fakultas Hukum UPNVJ sebagai institusi yang tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun ekosistem layanan publik yang unggul, transparan, dan mencerminkan nilai-nilai kebangsaan.
