Gelombang demonstrasi 17+8 Tuntutan Rakyat yang memuncak pada awal September 2025 adalah penanda penting dalam sejarah gerakan sipil Indonesia. Dari 1998 hingga 2019, pola yang sama selalu terulang: ketika jalur representasi formal dianggap buntu, rakyat turun ke jalan sebagai forum korektif. Namun, yang berbeda di 2025 adalah arsitektur pengaruhnya, tuntutan lahir dari kombinasi mahasiswa, aktivis, dan kreator konten yang memanfaatkan media sosial untuk mengonsolidasikan kemarahan publik menjadi 17 tuntutan cepat (dengan tenggat seminggu) dan 8 reformasi struktural (dengan tenggat setahun).
Tuntutan ini sederhana namun tajam: hentikan kekerasan aparat, bebaskan aktivis yang dikriminalisasi, usut kekerasan dalam aksi 28–30 Agustus, transparansi anggaran DPR, percepatan RUU Perampasan Aset, hingga reformasi penegakan hukum. Intinya, rakyat meminta akuntabilitas yang bisa diverifikasi, bukan sekadar janji. Dokumen ini sudah diserahkan ke DPR, bahkan disertai seremoni resmi. Tetapi publik kini tidak lagi menilai dari simbolisme panggung, melainkan dari hasil konkret, nomor surat keputusan, risalah rapat, SK Kapolri, atau daftar Prolegnas yang berubah.
Di sinilah tegangan utama muncul. Pemerintah melalui beberapa pejabat tinggi cenderung defensif. Wiranto menyebut jika semua tuntutan dipenuhi akan repot, sementara Menko Yusril mengklaim sudah dipenuhi, bahkan sebelum tenggat berakhir. Klaim tanpa bukti konkret justru memperlebar jurang ketidakpercayaan. Sebaliknya, langkah-langkah kecil tapi terukur, seperti surat telegram Kapolri untuk SOP pengamanan aksi, penangguhan penahanan aktivis, atau pembahasan cepat RUU Perampasan Aset dapat menjadi quick wins yang menenangkan situasi.
Dimensi lain yang tak kalah krusial adalah ruang sipil. Demonstrasi di depan DPR terus berlangsung, sementara di lapangan beredar tuduhan kriminalisasi dan kekerasan aparat. Jika negara memilih jalur represif, siklus ketidakpercayaan hanya akan semakin dalam. Tetapi jika pendekatan rights-based policing diambil dengan de-eskalasi, transparansi, dan perlindungan hak demonstran maka ini bisa menjadi modal kepercayaan baru.
Gerakan 17+8 juga menghadapi tantangannya sendiri. Desentralisasi narasi membuatnya kuat di ranah digital, namun rentan melebar tanpa prioritas. Agar tidak sekadar menjadi tren sesaat, gerakan ini perlu menggeser energi dari virality menuju policy pipeline: siapa yang mengawal rapat DPR, siapa yang menyusun legal memo, siapa yang memantau SOP Polri, hingga siapa yang membuat dashboard publik status tiap tuntutan. Tanpa pembagian kerja yang jelas, tuntutan mudah dibajak oleh simbolisme atau dilupakan ketika isu baru muncul.
Jika membaca situasi 30 hari ke depan, ada tiga kemungkinan jalur. Pertama, kooptasi simbolik: ada pertemuan, ada foto, tapi substansi kosong. Kedua, konsensus minimalis: pemerintah mengeksekusi sebagian tuntutan cepat dan menyusun peta jalan reformasi, sementara gerakan mengawal dengan data. Ketiga, eskalasi berjenjang: jika kriminalisasi berlanjut, protes meluas lintas kota dan sektor, dengan biaya sosial-politik yang lebih besar.
Apa pun jalurnya, satu hal jelas: rakyat sudah memberi brief yang konkret. Legitimasi negara kini diuji bukan oleh narasi, melainkan oleh deliverables yang bisa diaudit. Sejarah akan mencatat apakah 5 September 2025 menjadi titik balik kepercayaan antara rakyat dan negara, atau sekadar pengulangan siklus janji kosong yang berakhir dengan represi.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
