Angka kemiskinan Indonesia terus menunjukkan tren penurunan—menurut BPS, pada Maret 2025 persentase penduduk miskin berada di angka 8,47 % atau sekitar 23,85 juta orang, turun dari periode sebelumnya. Namun, di balik penurunan makro tersebut, terdapat dinamika menarik: kemiskinan di kawasan perkotaan menunjukkan sedikit kenaikan, sedangkan di desa justru mengalami penurunan.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apakah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial selama ini belum benar-benar merata? Bagaimana kesenjangan (indeks Gini) di kota dan desa saling berkaitan dengan kondisi kemiskinan yang berbeda? Artikel ini akan menelusuri akar masalah, data terkini, serta menyodorkan rekomendasi kebijakan agar kesejahteraan tidak hanya dirasakan sebagian kecil.

1. Ketimpangan Ekonomi Kota dan Desa: Kemiskinan di Kota Naik, di Desa Turun

Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 adalah 6,73 %, naik dari 6,66 % pada September 2024. Sementara itu, di desa, persentase penduduk miskin turun menjadi 11,03 % dari 11,34 %. Secara nasional, persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat 8,57 %, kemudian menurun menjadi 8,47 % pada Maret 2025. Meski demikian, disparitas kemiskinan antar wilayah tetap tinggi: kemiskinan di pedesaan secara persentase jauh lebih tinggi dibandingkan kota. Dengan demikian, meskipun tren makro menunjukkan perbaikan, dinamika mikro memperlihatkan adanya “reverse trend” di kota yang patut diperhatikan.

2. Indeks Gini dan Ketimpangan Ekonomi Kota dan Desa

Ilustrasi ketimpangan ekonomi. (Sumber: Freepik)

BPS menyediakan data Gini Ratio menurut provinsi dan daerah.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, misalnya, Gini Ratio kota-desa tercatat 0,323. Meski data nasional menunjukkan sedikit penurunan Gini, penelitian media ekonomi menyebut bahwa ketimpangan kekayaan di kota lebih parah dibandingkan di desa. Di wilayah pedesaan pun ada penurunan Gini: di desa tercatat 0,299, turun sebesar 0,009 poin dibandingkan periode sebelumnya. Kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di kawasan perkotaan menjadi lebih terasa sebab mekanisme ekonomi modern (investasi, pasar modal, properti) dominan di kota, sementara desa cenderung bergantung pada aktivitas agraria dan ekonomi lokal yang lebih sederhana.

3. Perspektif Embeddedness: Ekonomi dan struktur sosial yang saling terikat

Dalam konteks perbedaan kota dan desa, teori embeddedness dari Karl Polanyi dan Mark Granovetter memberikan penjelasan penting. Polanyi (1944) berpendapat bahwa kegiatan ekonomi selalu “tertanam” (embedded) dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Artinya, ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada hubungan sosial, norma, dan institusi yang mengikat individu di dalam komunitasnya.

Di desa, aktivitas ekonomi masih sangat melekat pada nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan hubungan komunitas yang kuat. Mekanisme pertukaran dan distribusi sumber daya sering kali didasarkan pada kepercayaan dan jaringan sosial lokal—bukan semata logika pasar.
Sebaliknya, di kota, proses ekonomi cenderung terlepas dari relasi sosial dan menjadi lebih individualistik. Granovetter (1985) menekankan bahwa ketika ekonomi kehilangan embeddedness-nya—atau ketika hubungan sosial tidak lagi menjadi landasan transaksi—maka muncul kerentanan dan ketimpangan yang lebih tinggi.

Inilah yang tampak dalam dinamika kemiskinan kota: masyarakat perkotaan menghadapi tekanan biaya hidup, persaingan ekonomi, dan lemahnya jaringan sosial, sedangkan desa justru mulai membangun solidaritas ekonomi baru melalui BUMDes, koperasi, dan digitalisasi usaha lokal.

Dengan kata lain, penurunan kemiskinan di desa bukan hanya akibat bantuan pemerintah, tetapi juga karena ekonomi pedesaan masih “tertanam” dalam jaringan sosial yang adaptif, sementara ekonomi perkotaan makin “terlepas” dari konteks sosial yang menopangnya.

4. Faktor-faktor Penentu dan Rekomendasi Kebijakan

Beberapa faktor berkontribusi pada mengapa ketimpangan di kota memburuk sementara desa mulai menunjukkan perbaikan:

Akses terhadap pekerjaan formal dan pendapatan stabil
Di kota, banyak pekerja berada di sektor informal atau pekerjaan kontrak dengan gaji tak tetap, membuat mereka rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

Tekanan biaya hidup perkotaan
Harga pangan, sewa rumah, transportasi, layanan publik—semuanya cenderung lebih tinggi di kota dan dapat menyedot sebagian besar pendapatan rumah tangga yang rendah atau menengah.

Investasi dan akumulasi aset
Orang kota lebih berpeluang memiliki akses ke aset produktif (properti, saham, usaha skala menengah), sehingga distribusi pendapatan semakin timpang.

Efek pembangunan desa dan program pro-rakyat
Pemerintah selama ini telah menyalurkan dana desa, memperkuat BUMDes, dan mendukung digitalisasi usaha di pedesaan. Hal ini memungkinkan penduduk desa mendapatkan pendapatan alternatif dan diversifikasi usaha lokal.

Migrasi sirkular & urban-rural return
Beberapa warga kota, yang tak mampu bertahan dengan biaya hidup tinggi, kembali ke desa dan mengembangkan aktivitas ekonomi lokal.

5. Menuju Pembangunan yang Lebih Terhubung

Agar kesenjangan di perkotaan tidak makin tajam dan agar desa bisa terus menyusul, berikut beberapa rekomendasi:

Subsidi spesifik untuk rumah tangga urban berpenghasilan rendah, seperti subsidi pangan lokal, subsidi angkutan umum, atau pemangkasan tarif dasar listrik.

Insentif kredit mikro & pembiayaan inovatif untuk UMKM kota, supaya mereka tak tercekik ketika skala usaha kecil menghadapi persaingan tinggi dan biaya operasional besar.

Kebijakan redistributif & progresif (misal pajak properti atau pajak kekayaan) untuk merekayasa distribusi aset, khususnya di kota.

Pengembangan sektor ekonomi kreatif & ekonomi digital di desa agar pembangunan pedesaan tidak hanya bergantung pada pertanian saja.

Program migrasi kembali (return migration) yang terencana — membantu warga kota kembali ke desa dengan modal usaha, pelatihan, sarana produksi, dan akses pasar lokal serta nasional.

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (Sumber: Freepik)

Kemajuan ekonomi memang bisa diukur lewat angka, tapi keadilan sosial hanya terasa lewat pengalaman hidup masyarakat. Kota kini menjadi tempat yang semakin mahal untuk bertahan, sementara desa mulai menata dirinya menjadi ruang hidup yang layak dan produktif.

Melalui kacamata embeddedness, kita diingatkan bahwa ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang membentuknya.
Pertanyaannya, apakah kebijakan publik sudah cukup adaptif untuk merespon disparitas ini? Apakah pembangunan masa depan akan dibangun kembali dari desa, ataukah kota tetap menjadi pusat yang semakin elit?

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2025a). Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah (P0), 2025 [Tabel statistik]. Diakses dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg0IzI%3D/persentase-penduduk-miskin–p0–menurut-daerah.html

Badan Pusat Statistik. (2025b). Persentase Penduduk Miskin September 2024 – 2025 [Siaran pers]. Diakses dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html

Badan Pusat Statistik. (2025c). Gini Ratio Menurut Provinsi & Daerah, 2025 [Tabel statistik]. Diakses dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg%3D%3D/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html

Detik. (2025). BPS Sebut Penduduk Miskin Indonesia Tembus 24 Juta Orang [Berita]. Diakses dari https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-7733642/bps-sebut-penduduk-miskin-di-indonesia-tembus-24-juta-orang

Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 91(3), 481–510.

Kontan. (2025). Gini Rasio Indonesia Turun, Tapi Ketimpangan di Kota Masih Tinggi. Diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/gini-rasio-indonesia-turun-tapi-ketimpangan-di-kota-masih-tinggi

Metro TV. (2025). BPS: Tingkat Kemiskinan di Pedesaan 11,03 % vs Kota 6,73 % [Berita]. Diakses dari https://www.metrotvnews.com/read/NnjCeVDM-bps-penduduk-miskin-turun-jadi-23-85-juta-orang

Polanyi, K. (1944). The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Beacon Press.

ValidNews. (2025). Rasio Gini, BPS: Ketimpangan Kekayaan Kota Lebih Parah Dibanding Desa. Diakses dari https://validnews.id/ekonomi/rasio-gini-bps-ketimpangan-kekayaan-kota-lebih-parah-dibanding-desa

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer