Jakarta, 26 Agustus 2025 – Jaringan Demokrasi dan Integritas Pemilu (NETGRIT) hari ini menyelenggarakan web seminar (webinar) bertajuk “Pentingnya Teknologi dalam Pemilu guna Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemilu.” Acara ini diadakan sebagai respons atas berbagai tantangan yang muncul pasca Pemilu dan Pilkada 2024, terutama terkait isu transparansi, netralitas penyelenggara, dan akuntabilitas proses pemilu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M. Kafrawy Saenong dan Peneliti LSKP, Agung Sesar.
Dalam sambutan pembukanya, Direktur Eksekutif NETGRIT, Hadar N. Gumay, menekankan bahwa meskipun Pemilu 2024 berjalan damai, konsolidasi demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius. “Persoalan seperti prosedur yang usang, dugaan manipulasi suara, dan kurangnya transparansi dalam rekapitulasi hasil perolehan suara menunjukkan bahwa reformasi hukum pemilu sangat mendesak,” ujarnya.
Webinar ini menyoroti bahwa teknologi memegang peranan krusial untuk memperbaiki persoalan tersebut. Dengan adopsi teknologi yang tepat, seperti portal data pemilu terbuka dan pelacakan digital, proses pemilu dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya meminimalkan kesalahan manusia dan kecurangan, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Hadir sebagai narasumber Zulfikar Arse Sadikin (Wakil Ketua Komisi II DPR RI), Iffa Rosita (Anggota KPU RI), Ismail Fahmi (Pendiri Drone Emprit), dan Arief Budiman (NETGRIT). Ratusan peserta terdiri dari perwakilan KPURI, KPUProvinsi/Kab/Kota, Bawaslu Provinsi/Kab/Kota, partai politik, organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu pemilu dan teknologi, kelompok disabilitas, pemberdayaan perempuan, akademisi, pakar, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap pemilu dan teknologi.
Di akhir acara, NETGRIT melalui Hadar menyampaikan tiga tujuan utama dari webinar ini: meningkatkan kesadaran publik tentang urgensi revisi UU Pemilu, mendorong dukungan masyarakat terhadap adopsi teknologi, serta menginventarisasi masukan dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan untuk pemanfaatan teknologi yang optimal dalam pemilu. Acara ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat pondasi demokrasi Indonesia, memastikan setiap suara rakyat dihitung dengan jujur, adil, dan transparan.