Maros, 12 Agustus 2025— Menghadapi tuntutan era digital, peta wilayah kini tak lagi hanya berbentuk lembaran kertas, melainkan bertransformasi menjadi data digital yang mudah diakses dan dianalisis. Langkah ini diambil oleh Nur Almaniah Nurdin, mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin, yang tengah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Peta administrasi merupakan data teknis yang diperlukan dalam suatu wilayah untuk mengetahui letak dan batas. Peta administrasi juga menginformasikan tentang keberadaan fasilitas-fasilitas desa dari suatu wilayah. Tujuan adanya peta administrasi untuk media informasi untuk rencana pembangunan dimasa mendatang, mengetahui batas dari suatu wilayah dan mengetahui sarana dan prasarana yang telah tersedia.
Sebelum kegiatan ini, Desa Labuaja belum memiliki peta administrasi yang komprehensif dan data yang akurat. Ditambah lagi, adanya pemekaran Dusun Lopi‑Lopi membuat pembaruan batas-batas administrasi menjadi krusial agar informasi tetap relevan dan mendukung upaya pembangunan desa.
Sebelum diolah, proses pembuatan peta diawali dengan pengumpulan titik batas kartometrik dari perangkat desa. Selanjutnya, untuk memastikan keakuratan informasi batas dusun, dilakukan wawancara dan verifikasi bersama perangkat desa, kepala dusun, serta warga setempat. Sedangkan untuk pemetaan fasilitas desa, dilakukan observasi langsung dan pengambilan koordinat menggunakan aplikasi MapInr.
Proses pembuatan peta administrasi diawali dengan pengumpulan data titik bata kartometrik yang diberikan oleh perangkat desa. Setelah itu untuk mengatahui batas administrasi dusun, mahasiswa juga melakukan wawancara dan verifikasi dengan perangkat desa, kepala dusun, serta warga setempat untuk memastikan informasi yang tepat dan akurat. Untuk penyebaram titik sarana, mahasiswa KKN melakukan observasi dan mengambil titik koordinat menggunakan aplikasi MapInr
Puncak kegiatan ini berlangsung pada Senin (5/2), ketika peta hasil pembaruan resmi diserahkan kepada perangkat desa. Dalam kesempatan tersebut, Nur Almaniah Nurdin juga memberikan penjelasan rinci mengenai cara mengakses data shapefile untuk memanfaatkannya dalam proses perencanaan desa. Harapannya, peta ini tidak sekadar menjadi dokumen yang disimpan di kantor desa, tetapi menjadi alat strategis untuk mengelola wilayah, memfasilitasi pelayanan, serta membantu masyarakat memahami struktur administratif desanya.
Dengan adanya pembaruan peta administrasi ini, Desa Labuaja kini memiliki alat navigasi wilayah yang lebih modern, akurat, dan siap mendukung berbagai kebijakan serta program pembangunan ke depan.