TANGSEL – Pemerintah Provinsi Banten mengambil langkah strategis untuk mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Tangerang Raya dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Regional.
Langkah ini merupakan hasil dari rapat koordinasi lintas wilayah yang melibatkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, serta didukung oleh instansi pusat seperti Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS C2) dan BBWS C3.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan menjelaskan, bahwa pembentukan Pokja Regional ini bertujuan untuk mempercepat koordinasi dan pelaksanaan langkah nyata di lapangan, terlebih karena intensitas hujan diperkirakan masih tinggi dalam waktu dekat.
“Kita ingin kerja cepat. Dalam satu minggu kedepan harus sudah ada langkah nyata, mulai dari survey lokasi, normalisasi sungai, hingga perbaikan tanggul-tanggul yang rusak,” ujar Arlan saat ditemui posrakyat.id di BLK, Jelupang, Serpong Utara, ditulis Minggu 13 July 2025.
Baca Juga
Arlan menegaskan, bahwa selama ini penanganan banjir di tiap wilayah masih berjalan sendiri-sendiri.
Oleh karena itu, lanjut Arlan, sinergi lintas daerah mutlak diperlukan agar penanganan banjir tidak justru memindahkan masalah ke wilayah lain.
“Contohnya di Maharta, Tangsel. Beberapa tahun lalu sudah dibangun rumah pompa dan sistem drainase, tapi sekarang kembali banjir karena aliran airnya mengarah ke Kota Tangerang. Artinya kita tidak bisa bekerja sektoral. Harus ada satu komando regional,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, lanjutnya lagi, Pokja akan melakukan survei teknis ke beberapa titik rawan banjir seperti Kali Serua dan Kali Angke. Survei ini bertujuan untuk memetakan kondisi faktual dan merumuskan langkah normalisasi bersama.
Selain itu, Arlan mengungkapkan, bahwa perubahan tata guna lahan dan penyempitan sungai menjadi faktor utama penyebab banjir. Banyak daerah resapan yang kini berubah menjadi kawasan terbangun.
“Kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena kondisinya sudah terlanjur berubah. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyusun strategi solusi jangka pendek dan jangka panjang agar banjir tidak terus terjadi,” jelasnya.
Maka itu, menurutnya, rapat koordinasi ini juga menghasilkan rencana pembentukan Pokja di tingkat lokal yang akan mendukung pelaksanaan teknis di lapangan secara cepat dan efisien.
“Intinya adalah kolaborasi. Setiap permasalahan harus diselesaikan bersama. Kita hadir hari ini untuk mendengar, bicara, dan mencari solusi. Teko, muni, solusi, itu prinsipnya,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Banten, M Yusuf turut menegaskan, pentingnya kerja bersama dalam upaya pengendalian banjir.
Yusuf menyebutkan, bahwa Banten sudah membentuk Tim Pengendalian Banjir untuk seluruh wilayah provinsi, yang nantinya juga akan melibatkan Pokja khusus untuk Tangerang Raya.
“Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang ini harus saling bantu,” kata Yusuf.
Makanya dibentuk koordinasi seperti hari ini. Kita semua provinsi, C2, C3, dan kabupaten/kota sedang menginventarisasi titik-titik prioritas untuk penyelesaian jangka pendek. Tapi tentu tidak bisa selesai dalam sehari, maka harus ditentukan mana yang jadi prioritas,” tambahnya.
Kemudian, Yusuf menegaskan, bahwa semua akan dikompilasi dalam inventaris dan ditindaklanjuti secara kolektif.
“Sama saja prosesnya. Semuanya masuk dan akan dibahas bersama dalam kerangka Pokja ini,” tutupnya.
Sebagai penutup, Kepala Bappeda Provinsi Banten, Mahdani, mengungkapkan bahwa seluruh langkah pengendalian banjir telah masuk dalam rencana jangka menengah daerah (RPJMD) 2026–2029, sejalan dengan program prioritas Gubernur Banten melalui visi Banten Kuat melalui Eko Era.
“Di dalam rancangan RPJMD, kami sudah menyusun program penanganan banjir secara menyeluruh. Mulai dari pembangunan embung atau tandon air di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangsel, pembangunan tanggul sungai, revitalisasi situ, hingga normalisasi sungai seperti Kali Angke, Kali Sabi, Sungai Cilatak, dan Cimanciri,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, fungsi kolam retensi akan sangat penting untuk meredam limpasan air agar tidak langsung ke badan sungai.
“Artinya air akan ditampung dulu, baru dialirkan pelan-pelan agar tidak terjadi banjir mendadak. Ini akan menjadi program prioritas Pemprov Banten mulai tahun 2026 mendatang,” tutupnya.(MARIO)
