Maros, Sulsel — Sebuah ironi kembali mengemuka dari jantung Kabupaten Maros. Pasar Rakyat di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, yang sempat menjadi sorotan nasional karena diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, kini justru terbengkalai. Padahal, pembangunan pasar ini telah menghabiskan dana APBN sebesar Rp7 miliar.
Kondisi pasar yang seharusnya menjadi pusat aktivitas ekonomi kini memprihatinkan. Bangunan megah itu berdiri, tetapi sunyi dari aktivitas perdagangan. Beberapa fasilitas mulai menunjukkan kerusakan akibat lama tidak digunakan.
Muh. Akbar, Bendahara DPK KNPI Kecamatan Maros Baru, angkat bicara mengenai nasib pasar tersebut. Ia menyoroti ketidakjelasan pemanfaatan pasar yang seharusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca Juga
“Ini pasar dibangun dengan dana negara, tapi sampai hari ini tak kunjung difungsikan. Ini jelas menjadi pertanyaan besar,” ujar Akbar.
Hal senada disampaikan Ketua Umum DPK KNPI, Muh. Rivaldi. Ia mempertanyakan alasan di balik tidak berfungsinya pasar tersebut, meski sudah lama menjadi perbincangan publik.
“Kita minta kepada Bapak Bupati Maros dan DPRD untuk segera turun langsung meninjau lokasi. Sudah saatnya ada langkah konkret agar pasar ini tak lagi terbengkalai, tapi benar-benar dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat,” tegas Rivaldi.
Sekretaris DPK KNPI, Saenal Sallang, turut menambahkan bahwa bangunan pasar kini mengalami kerusakan di berbagai bagian, seperti atap, lantai, hingga sarana pendukung lainnya.
“Sayang sekali, bangunan sebagus ini terbengkalai begitu saja. Padahal potensinya luar biasa untuk menampung pelaku UMKM dan menciptakan lapangan kerja,” ucap Saenal.
DPK KNPI Maros Baru mendesak Pemerintah Daerah agar segera mengambil langkah cepat dan strategis, baik dalam bentuk pengaktifan ulang, relokasi pedagang, atau kerja sama pengelolaan pasar dengan pihak ketiga yang profesional.
Pasar Rakyat ini tidak boleh menjadi monumen diam dari ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola aset publik. Di tengah kebutuhan masyarakat akan ruang usaha, keberadaan pasar ini seharusnya menjadi solusi, bukan justru beban anggaran.
