Tingkatkan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi, SETARA Institute Fasilitasi Workshop Komunikasi Strategis Bagi Koalisi ASPIRASI Sulsel
Makassar 20 November 2024. Belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan di Sulawesi Selatan masih menjadi existing issue yang perlu untuk terus diadvokasikan. Selama ini, ruang yang menjembatani aspirasi kelompok rentan kepada negara masih sempit dan terbatas, sehingga aspirasi kebutuhan kelompok rentan belum tersalurkan dengan baik.
Di satu sisi, komunikasi strategis sebagai pendekatan dalam penyaluran aspirasi masih belum optimal. Kemampuan melakukan kampanye yang inklusif dan advokasi kebijakan yang berdampak menjadi pilar yang sangat penting untuk memastikan isu-isu kelompok rentan didengar, dipertimbangkan, dan diintegrasikan dalam pembangunan daerah.
Atas kebutuhan tersebut, SETARA Institute menyelenggarakan Workshop “Komunikasi Strategis untuk Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi” di Kota Makassar selama 2 hari pada 19-20 November 2024. Kegiatan yang diikuti oleh Koalisi ASPIRASI Sulsel dan beberapa organisasi masyarakt sipil yang berfokus pada isu-isu kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, masyarakat adat, dan ragam gender ini dimaksudkan secara spesifik untuk membekali para peserta dengan keterampilan praktis dalam membuat konten kampanye digital dan menyusun kertas kebijakan sebagai bahan advokasi di ruang-ruang publik dan/atau advokasi kebijakan yang menyasar pada pemerintah. Selain itu, workshop juga dimaksudkan sebagai forum konsolidasi sebelum pelaksanaan Tudang Sipulung “Merancang Demokrasi Inklusif: Menguatkan Suara Kelompok Rentan di Sulawesi Selatan” yang akan dilaksanakan pada 21 November 2024 dengan mempertemukan para Calon Gubernur dengan Koalisi ASPIRASI Sulsel dan masyarakat Sulawesi Selatan secara publik.
Workshop “Komunikasi Strategis untuk Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi” tersebut juga menjadi momentum yang produktif dengan dihasilkannya 4 (empat) konten kampanye dan draft rumusan kertas kebijakan tentang usulan langkah-langkah dalam memperkuat komitmen pemenuhan dan perlindungan hak-hak kelompok rentan, diantaranya:
1. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat melalui akselerasi pembentukan kebijakan yang promotif terhadap pengakuan masyarakat adat beserta hak atas sumber daya alamnya;
2. Pemerintah memastikan tersedianya akses dan prasarana yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam momen Pilkada 2024;
3. Pemerintah berkomitmen memperkuat pendidikan, pemahaman, dan perspektif tentang kesetaraan gender di lingkunhan pendidikan, pemerintahan, dan institusi lainnya;
Baca Juga
4. Pemerintah berkomitmen untuk menghapus kebijakan dikriminatif yang membatasi hak-hak kelompok rentan;
Rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan oleh peserta workshop dalam rancangan kertas kebijakan tersebut juga dimaksudkan sebagai bahan untuk disampaikan secara langsung kepada para Calon Gubernur Sulawesi Selatan saat pelaksanaan Tudang Sipulung. Dengan demikian, isu-isu tentang kelompok rentan tidak hanya diperbincangkan dalam ruang publik, namun juga menjadi isu yang didengar dan dipertimbangkan oleh para calon gubernur sebagai isu yang akan diintegrasikan dalam program perencanaan daerah ketika calon gubernur terpilih nantinya.
Narahubung:
Sayyidatul Insiyah, Peneliti SETARA Institute
Nasrum, Koalisi ASPIRASI
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
