Undang-Undang Perampasan Aset merupakan aturan yang memberi kewenangan negara untuk menyita harta yang diduga berasal dari tindak kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana. Mekanismenya menggunakan pembuktian terbalik, di mana pemilik harta wajib menunjukkan bahwa kekayaannya diperoleh dengan cara sah. Jika tidak bisa dibuktikan, aset tersebut dapat diambil alih oleh negara.
Lahirnya aturan ini bertujuan mencegah pelaku korupsi, narkoba, atau pencucian uang tetap menikmati hasil kejahatannya. Selain itu, undang-undang ini memberi jalan bagi negara untuk mengembalikan kerugian yang timbul serta menutup peluang aset haram dimanfaatkan pihak lain.
Menurut saya, lahirnya Undang-Undang Perampasan Aset adalah langkah penting dalam upaya memberantas korupsi. Selama ini, meski banyak pelaku sudah dijatuhi hukuman, harta hasil kejahatan sering sulit disentuh sehingga kerugian negara tetap besar. Dengan aturan ini, ada harapan negara bisa lebih tegas mengambil kembali apa yang semestinya milik rakyat.
Namun, saya juga melihat adanya dilema. Kita hidup dalam sistem demokrasi yang menekankan perlindungan hak warga negara. Kekhawatiran muncul ketika aset bisa dirampas tanpa putusan pidana yang kuat, yang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Dari sini, UU ini terasa seperti pedang bermata dua: bisa jadi senjata pamungkas melawan korupsi, tapi juga bisa melukai prinsip keadilan jika tak dijalankan dengan transparan.
Kuncinya ada pada cara pemerintah dan aparat hukum mengelolanya. Diperlukan pengawasan ketat, mekanisme yang jelas, serta keterlibatan masyarakat agar aturan ini benar-benar bekerja sesuai tujuan awalnya. Pada akhirnya, masyarakat akan menilai dari hasil nyata: apakah aset negara kembali untuk kepentingan publik atau justru jadi alat politik baru. Jika berjalan jujur dan konsisten, UU ini bisa menjadi terobosan hukum; jika tidak, ia hanya akan menambah daftar regulasi yang kehilangan makna keadilan.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
