500 Mahasiswa UIN Pekalongan Siap Diterjunkan dalam KKN Tematik Ekoteologi dan Pertanahan
Pekalongan – Sebanyak 500 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan bersiap mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Ekoteologi dan Pertanahan, yang secara resmi akan diterjunkan ke lapangan pada Senin (13/10/2025). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Agama, dan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Acara pelepasan mahasiswa akan diselenggarakan di Gedung Student Centre Kampus 2 UIN Pekalongan. Pelepasan ini rencananya dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, bersama Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, serta Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Zaenal Mustakim.
Pelaksanaan KKN Tematik ini disebut Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, sebagai langkah nyata mendorong kolaborasi antara dunia pendidikan dan pemerintah. Khususnya, dalam mengedepankan kesadaran lingkungan, tata ruang, serta pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“KKN Tematik ini merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan menjadi pilot project nasional untuk integrasi bidang pertanahan ke dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis kampus,” kata Andi Tenri Abeng dalam keterangannya, di Pekalongan, Senin (13/10/2025).
Adapun bentuk kolaborasi dalam program KKN Tematik meliputi beberapa hal. Seperti, pendaftaran dan penyertipikatan tanah wakaf, penyediaan informasi geospasial tematik tanah wakaf, penyelenggaraan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan akses Reforma Agraria.
Baca Juga
“Mahasiswa akan berperan langsung sebagai mitra lapangan dalam berbagai proses kegiatan. Peran tersebut meliputi inventarisasi dan identifikasi bidang tanah wakaf, pengumpulan data yuridis tanah wakaf untuk mendukung program sertipikasi, serta pendampingan masyarakat dalam tata kelola aset wakaf,” jelas Andi Tenri Abeng.
Selain itu, mahasiswa juga akan melakukan penyuluhan dan edukasi pertanahan di tingkat desa atau kelurahan. Kehadiran mahasiswa di lapangan, diharapkan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat. “Harapannya, kegiatan ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari sekaligus menumbuhkan kepekaan sosial. Dengan begitu, nilai-nilai akademik dapat berkontribusi langsung bagi masyarakat,” lanjut Andi Tenri Abeng.
Program KKN Tematik ini akan berlangsung selama dua bulan, mulai 13 Oktober hingga 11 Desember 2025. Peserta berasal dari berbagai fakultas di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yaitu Fakultas Syariah 190 mahasiswa; Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 18 mahasiswa; Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah 141 mahasiswa; serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 152 mahasiswa.
Dengan adanya KKN Tematik, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman akademik, namun bisa mengasah kepekaan sosial, memperkuat pemahaman terhadap tata kelola pertanahan, serta turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tempat mereka mengabdi. (GE/LS/JM)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
