Wacana pemerintah untuk kembali menerapkan pembelajaran daring sebagai bagian dari upaya penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) mulai memicu perdebatan di berbagai kalangan. Kebijakan tersebut dikabarkan sedang dikaji bersama sejumlah langkah efisiensi lain, seperti skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pembatasan mobilitas sektor publik.
Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan sistem kerja dari rumah (Work From Anywhere/WFA) bagi ASN serta kemungkinan sekolah kembali menggunakan sistem pembelajaran daring. Langkah ini disebut sebagai upaya menekan konsumsi BBM nasional yang meningkat akibat kondisi geopolitik global dan naiknya harga minyak dunia.
Dalam sebuah pemberitaan yang beredar beberapa hari terakhir, kebijakan tersebut bahkan direncanakan mulai dibahas secara serius pada Maret 2026. Pemerintah disebut sedang mencari langkah jangka pendek yang dinilai paling cepat untuk menekan penggunaan BBM, terutama dari sektor transportasi harian masyarakat.
Namun wacana ini langsung mendapat respon beragam dari masyarakat. Banyak pihak yang mendukung langkah tersebut karena dinilai sebagai solusi cepat dalam menghadapi krisis energi global. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang mengkritik rencana tersebut karena dampak pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 masih dirasakan hingga sekarang.
Sejumlah penelitian pendidikan menunjukkan bahwa pembelajaran daring selama pandemi memang mampu menjaga keberlangsungan proses belajar, tetapi tidak sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pemahaman siswa. Salah satu penelitian yang diterbitkan melalui portal jurnal Kementerian Pendidikan menyebutkan bahwa pembelajaran daring sering menghadapi kendala keterbatasan akses internet, interaksi belajar yang minim, serta menurunnya motivasi siswa.
Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa pembelajaran daring hanya efektif jika didukung infrastruktur teknologi yang memadai dan kesiapan siswa maupun guru. Tanpa dukungan tersebut, pembelajaran justru berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan, terutama di daerah.
Respon keras juga datang dari kalangan guru. Salah satunya disampaikan oleh seorang guru dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Insan Faisal Ibrahim, S.Pd. Ia menilai bahwa rencana pemerintah untuk kembali menerapkan pembelajaran daring perlu dikaji ulang secara matang sebelum benar-benar diterapkan.
Menurut Insan, dampak jangka panjang dari pembelajaran daring tidak bisa dianggap sebagai persoalan sederhana. Ia menegaskan bahwa pembelajaran bukan sekadar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, serta jati diri siswa.
“Langkah pemerintah dalam mengambil keputusan untuk pembelajaran daring harus dikaji ulang. Kita sudah merasakan dampaknya saat pandemi. Banyak siswa yang kehilangan motivasi belajar, bahkan ada yang mengalami penurunan kemampuan membaca dan menulis,” ujarnya.
Ia juga mengkhawatirkan bahwa keputusan tersebut justru bisa merusak generasi yang selama ini mulai bangkit setelah pandemi. Menurutnya, pembelajaran tatap muka selama beberapa tahun terakhir telah berhasil mengembalikan semangat belajar siswa secara perlahan.
“Alih-alih penghematan BBM, yang dikhawatirkan justru generasi yang sudah mulai bangkit malah kembali kehilangan jati diri. Pendidikan itu bukan hanya soal angka efisiensi, tetapi soal masa depan bangsa,” tambahnya.
Meski begitu, Insan tidak menolak sepenuhnya kebijakan pemerintah. Ia hanya berharap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan jaringan internet.
Di sisi lain, sebagian masyarakat justru mendukung rencana tersebut. Mereka menilai pembelajaran daring bisa menjadi solusi sementara selama pemerintah menghadapi tekanan ekonomi dan energi global. Beberapa pihak bahkan menilai bahwa pembelajaran digital merupakan bagian dari perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari.
Namun para pengamat pendidikan mengingatkan bahwa pembelajaran daring seharusnya tidak dijadikan solusi utama dalam kondisi non-darurat. Pembelajaran jarak jauh memang efektif saat pandemi, tetapi tidak bisa menggantikan interaksi langsung antara guru dan siswa dalam jangka panjang.
Wacana ini pun akhirnya memunculkan pertanyaan besar: apakah penghematan BBM harus berdampak langsung pada dunia pendidikan? Banyak pihak berharap pemerintah dapat mencari solusi lain yang tidak menyentuh sektor pendidikan secara langsung.
Sebagai seorang guru, Insan berharap kebijakan efisiensi penggunaan BBM tidak terlalu berpengaruh terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Ia menilai bahwa pendidikan seharusnya menjadi sektor yang paling dijaga, bukan justru menjadi sektor yang dikorbankan.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Jika kebijakan diambil hanya karena efisiensi jangka pendek, maka dampak jangka panjangnya bisa jauh lebih besar,” ujarnya.
Hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji berbagai kemungkinan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Namun satu hal yang pasti, wacana pembelajaran daring kembali telah membuka kembali luka lama dunia pendidikan yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi Covid-19.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer
