Pada umumnya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kerap dipandang sebatas konflik personal antara pasangan suami-istri. Kenyataannya, di balik dinding rumah yang tertutup rapat, sang anak telah menjadi saksi bisu atas luka tak kasat mata. Meskipun secara fisik mereka mungkin tidak menjadi sasaran secara langsung, paparan yang berkelanjutan atas pertengkaran, perkataan yang menyakitkan, dan perilaku agresif diantara orang tua menciptakan dampak psikologis yang signifikan terhadap anak-anak. Situasi ini berdampak pada anak sebagai “korban terselubung” atau korban tidak langsung pada situasi KDRT.
Dilansir dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga didefinisikan sebagai “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Tampak dari pasal tersebut berfokus pada akibat, yaitu “kesengsaraan atau penderitaan”.
Berdasarkan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak fundamental anak-anak dimana anak merupakan aset bangsa yang memegang peranan penting dalam keberlanjutan kehidupan suatu bangsa.
Melalui UUD NRI 1945, negara dalam menjalankan kewajibannya guna menjamin keberlangsungan hak-hak anak tersebut mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pasal 5 UU PKDRT menerangkan terdapat 4 kategori larangan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara:
Baca Juga
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; dan
d. penelantaran rumah tangga.
Dalam Pasal 7 UU PDKRT, kekerasan psikis diartikan sebagai “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”. Apabila ditinjau dari pasal tersebut, posisi seorang anak yang kerap menyaksikan pertengkaran, makian, atau bahkan kekerasan fisik antara orang tuanya tentu akan mengalami ketakutan, kecemasan, dan penderitaan psikis. Hal ini sejalan dengan definisi kekerasan psikis dalam pasal diatas dan dengan demikian, anak tidak lagi hanya berstatus sebagai saksi, melainkan telah menjadi korban langsung dari kekerasan psikis.
Lebih lanjut, kedudukan anak sebagai korban tidak langsung dalam KDRT ini diperkuat dengan isi Pasal 76C UU 35/2014 yang berisikan: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.” Dari pasal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa seorang orang tua yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya di hadapan anak, secara sadar telah “menempatkan” anak dalam situasi kekerasan dan “membiarkan” anak tersebut menderita dampak psikisnya.
Oleh sebab itu, negara turut hadir dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berstatuskan sebagai korban yang terpapar dampak psikis yang disebabkan oleh KDRT tercerminkan dalam Pasal 10 UU PDKRT yang berisikan bahwa anak selaku korban dalam hal ini memperoleh:
a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.
Dan, perlindungan khusus bagi anak diperkuat dengan perlindungan khusus yang terkandung dalam Pasal 59A UU 35/2014 yang meliputi:
a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
Tampak bahwa implementasi dari Pasal 59A UU 35/2014 diatur lebih lanjut dalam upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi berdasarkan Pasal 69 UU 35/2014.Sebagai aturan pelaksana UU PKDRT, negara menciptakan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT yang menyediakan kerangka operasional untuk pemulihan korban. Dalam PP ini, pemulihan korban didefinisikan segala upaya penguatan fisik dan psikis, yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pendampingan multidisipliner oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, dan pembimbing rohani.
Maka, sudah sepatutnya implementasi akan perlindungan hukum diatas seyogyanya dapat berjalan apabila antara aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat apabila dipraktikkan secara efektif di lapangan dengan memperkuat koordinasi antar lembaga dengan mennjembatani tantangan dan hambatan yang terdapat di dalam kehidupan secara bersama-sama.
Dalam hal ini, sebagai contoh adalah koordinasi antara lembaga seperti Kepolisian khususnya dalam unit PPA dan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan sementara, melakukan investigasi, serta bekerja sama dengan lembaga lain. Dengan demikian, kedudukan anak sebagai korban sekalipun tidak langsung dapat tetap terjamin memperoleh pemulihan pasca KDRT yang disaksikannya.
Dalam hal ini, sebagai contoh adalah koordinasi antara lembaga seperti Kepolisian khususnya dalam unit PPA dan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan sementara, melakukan investigasi, serta bekerja sama dengan lembaga lain. Dengan demikian, kedudukan anak sebagai korban sekalipun tidak langsung dapat tetap terjamin memperoleh pemulihan pasca KDRT yang disaksikannya.
Akhir kata, melindungi anak-anak tidak semata-mata kewajiban pihak berwajib, melainkan juga upaya menghentikan lingkaran kekerasan yang terjadi terus-menerus lintas generasi. Apabila kita gagal melindungi anak-anak saat ini, kita juga gagal membangun masa depan bangsa yang berkualitas dan beretika.
Perlindungan anak sebagai korban tidak langsung dari KDRT merupakan langkah fundamental untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila luka batin anak tidak dihiraukan, terdapat potensi lahirnya generasi yang bermasalah secara psikologis dan juga berpeluang mewariskan pola kekerasan. Penting bagi kita untuk lebih peduli, tidak terbatas pada kepada para korban yang lantang menyampaikan pendapat, melainkan juga mereka yang menderita dalam diam.
Perlindungan anak sebagai korban tidak langsung dari KDRT merupakan langkah fundamental untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila luka batin anak tidak dihiraukan, terdapat potensi lahirnya generasi yang bermasalah secara psikologis dan juga berpeluang mewariskan pola kekerasan. Penting bagi kita untuk lebih peduli, tidak terbatas pada kepada para korban yang lantang menyampaikan pendapat, melainkan juga mereka yang menderita dalam diam.
———————————————————————————–
Artikel ini dibuat sebagai pemenuhan tugas individu yang dikerjakan oleh:
Nama: Gabriel Nathalyn Indira (220200194)
Mata Kuliah: Klinik Perlindungan Perempuan dan Anak Grup F
Fakultas-Program Studi-Universitas: Hukum-Ilmu Hukum-Universitas Sumatera Utara
Dosen Pengampu Klinik Perlindungan Perempuan dan Anak:
1. Dr. Fajar Khaify Rizky SH.,MH
2. Dr. Rosmalinda SH., LLM
Daftar Pustaka:
- Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tautan:(https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tautan:(https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15. Tautan:(https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49024)
- Jurnal
Hamida, A. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 87-102. Tautan: https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13546.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
