Indonesia, 2 Januari 2026 — Di balik tajuk berita dan laporan investigatif yang sampai ke publik, jurnalis Indonesia bekerja dalam bayang-bayang ancaman. Kekerasan fisik, intimidasi hukum, tekanan ekonomi, hingga teror digital telah menjadi risiko laten dalam profesi ini. Investigasi ini mengungkap pola sistematis penyerangan terhadap jurnalis, terutama saat liputan menyentuh kepentingan bisnis perusahaan swasta yang memiliki dukungan politik dan ekonomi kuat.
Berdasarkan penelusuran terhadap lebih dari 70 kasus kekerasan dan intimidasi sepanjang 2024–2025—dihimpun dari laporan AJI, CPJ, Freedom House, Amnesty International, serta media nasional dan lokal—tergambar bahwa ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, dan relasi kuasa antara korporasi, aparat, dan elite politik.
Pola Kekerasan: Ketika Liputan Menyentuh Kepentingan
Analisis data menunjukkan 65 persen insiden kekerasan terjadi saat jurnalis meliput isu lingkungan dan agraria. Wilayah dengan kekayaan sumber daya alam—Papua, Kalimantan, dan sebagian Sumatera—menjadi titik rawan. Di daerah-daerah ini, jurnalis kerap berada di tengah konflik antara masyarakat adat dan perusahaan.
Dalam sejumlah kasus, intimidasi muncul segera setelah laporan kritis diterbitkan. Bentuknya beragam: pelarangan liputan, pengusiran dari lokasi, perampasan alat kerja, hingga ancaman langsung. Di wilayah pedesaan Sulawesi dan Papua, investigasi menemukan keterlibatan kelompok bersenjata lokal yang beroperasi di sekitar konsesi perusahaan.
Seorang jurnalis di wilayah timur—yang identitasnya disamarkan—mengungkapkan bahwa ancaman sering datang tidak langsung. “Kami tidak diserang di lokasi. Tapi setelah berita naik, keluarga saya didatangi, nomor saya disebar, dan saya diingatkan bahwa perusahaan punya ‘orang kuat’,” ujarnya.
Korporasi dan ‘Bekingan’: Pola Intimidasi yang Berulang
Investigasi menemukan keterlibatan perusahaan swasta yang memiliki koneksi politik atau aparat keamanan dalam sekitar 20–30 persen kasus intimidasi. Perusahaan-perusahaan ini tidak selalu tampil di garis depan, tetapi menggunakan berbagai instrumen tekanan:
– Ancaman hukum melalui somasi dan gugatan perdata
– Tekanan ekonomi, seperti pemutusan iklan dan sponsor media
– Kampanye digital, termasuk fitnah dan deepfake untuk merusak reputasi jurnalis
Di Kalimantan dan Sumatera, sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan diduga menggunakan pendekatan hukum untuk membungkam liputan konflik lahan. Sementara di Jawa dan Sulawesi, intimidasi lebih sering dilakukan melalui serangan digital terorganisasi.
Laporan CPJ 2025 mencatat bahwa 30 persen intimidasi digital memiliki jejak keterkaitan dengan kepentingan korporasi, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.
Baca Juga
Teror Digital: Medan Baru Kekerasan
Jika dulu ancaman datang di lapangan, kini banyak jurnalis diserang dari layar ponsel mereka. Peretasan akun, doxing, perundungan massal, hingga cyberstalking menjadi senjata baru.
Seorang reporter perempuan di Jawa Timur menerima ratusan pesan ancaman setiap hari setelah mengungkap dugaan korupsi lokal. Dalam hitungan minggu, akun media sosialnya diretas, fotonya dimanipulasi, dan namanya diseret dalam kampanye disinformasi. Dampaknya tidak hanya psikologis, tetapi juga ekonomi—ia terpaksa menghentikan pekerjaannya sementara waktu.
Survei Kominfo 2025 menunjukkan 30 persen jurnalis mengalami pengawasan daring, sementara hampir setengah jurnalis di daerah belum memiliki pelatihan keamanan digital yang memadai.
Dampak yang Jarang Terlihat
Kekerasan terhadap jurnalis tidak berhenti pada satu korban. Investigasi ini menemukan efek berantai: 40 persen jurnalis korban memilih keluar dari profesi, sementara sebagian media melakukan penyensoran mandiri demi menghindari konflik.
Kerugian ekonomi akibat serangan—baik fisik maupun digital—dilaporkan mencapai ratusan juta rupiah per kasus. Di sisi lain, survei nasional menunjukkan menurunnya kepercayaan publik terhadap media, karena masyarakat menyadari jurnalis bekerja di bawah tekanan dan ancaman.
Upaya Perlindungan: Antara Inisiatif dan Keterbatasan
AJI melalui program “Jurnalis Aman” menyediakan pelatihan dan bantuan darurat, menangani ratusan kasus dalam dua tahun terakhir. Beberapa media independen mulai menerapkan protokol keamanan, enkripsi data, dan pelaporan anonim.
Namun, penegakan hukum masih menjadi titik lemah. Hanya sebagian kecil kasus intimidasi yang berujung proses hukum. Regulasi perlindungan data dan kebebasan pers belum sepenuhnya mampu melindungi jurnalis dari serangan digital dan tekanan korporasi.
Kesimpulan: Ancaman terhadap Demokrasi
Investigasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia bukan sekadar insiden sporadis, melainkan pola struktural yang terkait dengan relasi kuasa dan kepentingan bisnis. Selama impunitas dibiarkan dan perlindungan negara lemah, jurnalisme akan terus berada dalam bayang-bayang.
Tanpa jurnalis yang aman, publik kehilangan hak atas informasi. Dan tanpa informasi yang bebas, demokrasi kehilangan penjaganya.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
