TANJUNGPINANG, KEPRI — Digitalisasi pengelolaan parkir mulai menjadi perhatian dalam upaya pembenahan tata kelola retribusi daerah. Hal ini mengemuka dalam pertemuan yang melibatkan PT MSM Tiga Matra Satria (MSM Parking Group) dengan Wali Kota Tanjungpinang, yang membahas arah pengelolaan parkir berbasis sistem digital di wilayah Tanjungpinang dan Kepulauan Riau.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam konteks meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pada sektor retribusi yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Parkir Dinilai Perlu Penataan yang Lebih Terukur
Sektor parkir dipandang sebagai salah satu layanan publik yang membutuhkan penataan berkelanjutan, baik dari sisi pelayanan maupun pencatatan retribusi. Pengelolaan parkir yang tertata dan terdokumentasi dengan baik dinilai dapat membantu pemerintah daerah memperoleh data yang lebih akurat untuk kebutuhan evaluasi dan perencanaan kebijakan.
Dalam pembahasan tersebut, digitalisasi parkir dipandang sebagai salah satu pendekatan yang memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan secara lebih sistematis, sehingga pengelolaan retribusi dapat berjalan lebih transparan dan terukur.
Sejalan dengan Arah Transformasi Layanan Publik
Digitalisasi parkir juga dinilai sejalan dengan arah transformasi layanan publik yang tengah didorong di berbagai daerah. Pemanfaatan teknologi di sektor parkir diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan.
Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat, seperti kejelasan tarif, alur parkir yang tertata, serta pencatatan transaksi yang lebih rapi.
Paparan Konsep Pengelolaan Parkir Digital
Dalam pertemuan tersebut, PT MSM Tiga Matra Satria memaparkan gambaran umum konsep pengelolaan parkir berbasis sistem digital, termasuk pemantauan data parkir dan pelaporan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah daerah.
Konsep tersebut masih bersifat umum dan dimaksudkan sebagai bahan diskusi awal terkait kemungkinan penerapan sistem parkir yang lebih modern dan terintegrasi, dengan tetap menyesuaikan pada ketentuan serta kondisi lokal.
Masih Tahap Penjajakan Awal
Pertemuan ini masih berada pada tahap penjajakan dan dialog awal. Belum terdapat keputusan maupun kesepakatan formal terkait bentuk kerja sama atau implementasi kebijakan tertentu.
Ke depan, pembahasan terkait digitalisasi parkir direncanakan akan dilanjutkan melalui kajian teknis bersama perangkat daerah terkait, termasuk penyesuaian dengan regulasi daerah dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Dorong Tata Kelola yang Lebih Transparan
Pembahasan mengenai digitalisasi parkir ini mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap pentingnya tata kelola retribusi yang transparan dan akuntabel. Di tengah dinamika pengelolaan PAD, upaya penataan sektor parkir dinilai sebagai bagian dari langkah bertahap pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas layanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
