Jakarta, 26 November 2025 — Indonesian Parliamentary Center (IPC) menyelenggarakan “Forum Legislasi: Menata Arah Reformasi Politik Indonesia dan Dinamika Pembahasan Paket Revisi UU Politik di Parlemen” pada tanggal 25-26 November 2025, bertempat di Hotel Mercure Jakarta, Gatot Subroto. Forum strategis ini menjadi ruang dialog penting bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk membahas perkembangan dan peta isu krusial dalam revisi sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) politik, yaitu UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik.
Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari 23 CSO Nasional dan 10 CSO Daerah ini bertujuan untuk memperbarui informasi legislasi, memetakan isu-isu penting, dan memperkuat sinergi antar-aktor dalam mengawal agenda reformasi politik. Isu-isu krusial yang mengemuka dalam pembahasan adalah wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perdebatan sistem proporsional (terbuka vs. tertutup), ambang batas parlemen, serta penguatan tata kelola partai politik dan desentralisasi politik daerah. Kekhawatiran utama yang menjadi sorotan adalah potensi penyempitan ruang demokrasi jika mekanisme elektoral semakin didominasi oleh elite politik.
Salah satu CSO daerah yang terdaftar sebagai peserta adalah Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Makassar. Dalam forum ini, LSKP diwakili oleh M. Kafrawy Saenong, yang aktif terlibat dalam sesi dialog lintas aktor. Partisipasi perwakilan CSO dari daerah, seperti LSKP Makassar, menjadi vital untuk memastikan agenda reformasi politik berjalan sesuai prinsip keterbukaan dan representasi yang berkeadilan.
Kehadiran perwakilan daerah bertujuan untuk menyuarakan perspektif lokal, khususnya terkait isu desentralisasi politik dan wacana pengembalian Pilkada ke DPRD, yang dikhawatirkan dapat mengikis hak partisipasi langsung rakyat dan memperlemah akuntabilitas pejabat publik terhadap konstituennya. Diskusi mendalam berfokus pada pentingnya perbaikan dalam mekanisme kaderisasi partai, transparansi pendanaan, dan pengambilan keputusan yang partisipatif sebagai prasyarat mutlak reformasi sistem politik.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan peta isu strategis dan titik temu (common issues) antar-CSO. Output akhirnya adalah tersusunnya rekomendasi dan masukan strategis bagi proses legislasi, untuk mengawal agar revisi UU Politik mampu menjawab tantangan tata kelola elektoral dan memperkuat kelembagaan partai politik.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
