Jebakan Utang dan Beton Kosong: Kita Cuma Bangun “Kota Hantu” Buat Siapa?!
Stop! Sudah Berapa Triliun Uang Kita Habis Buat Proyek-Proyek yang Katanya “Merubah Peradaban”?
Selama ini, kita dicekoki narasi bahwa infrastruktur besar itu pasti keren, pasti bikin ekonomi ngebut, dan pasti akan ada jutaan orang pindah ke sana. Realitanya? Coba lihat sendiri! Bangunan berdiri megah di tengah antah berantah, jalan tol sudah jadi tapi volume kendaraan sepi, dan stasiun modern malah jadi sarang laba-laba.
Kita bukan membangun peradaban baru. Kita cuma menciptakan “Kota Hantu Infrastruktur” yang mewah, sepi, dan membebani APBN!
Proyek Ambisi, Rakyat Bayar Cicilan
Ini bukan sekadar masalah salah hitung. Ini adalah masalah prioritas politik yang ngawur. Para politisi dan pejabat hanya fokus pada pita gunting saat peresmian, bukan pada cuan dan kehidupan rakyat setelahnya.
Mereka maunya cepat kelihatan kerja, cepat dapat applause, tanpa peduli apakah tempat itu benar-benar dibutuhkan atau bisa hidup. Ujung-ujungnya, proyek dibuat berdasarkan ego politik, bukan kebutuhan pasar.
Pertanyaannya: Siapa yang rugi?
Rakyat: Kita yang harus menanggung utang negara untuk proyek yang tidak optimal.
Pemerintah Daerah: Mereka harus memelihara aset mahal yang tidak menghasilkan pendapatan (PAD).
Investor Kecil: Mereka yang tergiur janji manis, menanam modal di properti baru, dan sekarang asetnya jadi mati suri.
Kapan Kita Berhenti Jadi Penonton?
Saat ini, kementerian/lembaga terkait harusnya disentil keras! Mereka harus segera diinterogasi: Kenapa proyek ini mangkrak atau sepi? Siapa yang membuat proyeksi pertumbuhan yang halu? Dan yang paling penting: Apa sanksi politiknya bagi pejabat yang gagal?
Kita tidak butuh narasi manis tentang “potensi masa depan”. Kita butuh evaluasi jujur hari ini.
Pemerintah harus berani mengakui kegagalan perencanaan, bukan sibuk mencari kambing hitam. Solusi populis yang bisa kita tuntut:
Stop Pemborosan: Hentikan sementara semua proyek infrastruktur baru yang tidak memiliki studi kelayakan demand yang super kuat.
Transparansi Total: Buka ke publik semua laporan tingkat pemanfaatan dan biaya operasional “kota hantu” ini. Biar rakyat tahu seberapa besar kerugian kita.
Hukum Politisi Nakal: Pejabat yang terbukti memaksakan proyek demi kepentingan elektoral pribadinya harus dipertanggungjawabkan!
Jangan biarkan uang rakyat terus terkubur dalam beton-beton kosong. Kita butuh pembangunan yang membawa kehidupan, bukan sekadar monumen sepi nan mahal!
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
