Tren #KaburAjaDulu ramai diperbincangkan di media sosial, terutama di platform X sejak Februari 2025. Tagar ini menarik perhatian karena semakin banyak anak muda produktif dan berpendidikan tinggi yang mempertimbangkan untuk mencari peluang kerja, pendidikan, serta kualitas hidup yang lebih baik di luar negeri.
Fenomena ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan mencerminkan gelombang brain drain, di mana tenaga kerja terampil lebih memilih meninggalkan Indonesia akibat minimnya kesempatan, persyaratan kerja yang rumit, serta gaji yang dianggap tidak layak.
Menurut akun media sosial EkjaProject, tren ini berakar pada krisis kepercayaan dan ketidakpastian di dalam negeri, yang membuat banyak orang mulai meragukan masa depan mereka di Indonesia. Dengan semakin banyaknya diskusi terkait topik ini, muncul pertanyaan besar: apakah pemerintah mampu menciptakan ekosistem yang cukup kompetitif untuk mempertahankan talenta terbaiknya?
Baca Juga
Kembali pada tagar #KaburAjaDulu, BP2MI mencatat 272.164 pekerja migran pada 5 Desember 2024, dengan tujuan utama seperti Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia. Tren terbaru menunjukkan peningkatan minat ke Jerman, Australia, dan Kanada karena kebijakan imigrasi yang lebih terbuka.
Fenomena #KaburAjaDulu menggambarkan ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Banyak anak muda memilih bekerja atau bersekolah di luar negeri karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, mahalnya pendidikan, serta ketidakpastian ekonomi. Gerakan ini tidak hanya sekedar protes, tetapi juga menjadi sinyal bagi pemerintah untuk melakukan reformasi dalam sistem ekonomi dan politik.
Menanggapi fenomena ini, Menteri Investasi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap nasionalisme anak muda yang memilih bekerja di luar negeri. Namun, Pernyataan ini memicu beragam tanggapan, termasuk dari seorang konten kreator yang bekerja di luar negeri. Ia menekankan bahwa banyak dari mereka yang bekerja di luar negeri tetap memiliki kontribusi terhadap Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial “ada keluarga yang harus dinaikkan derajatnya dan semua itu kita lakukan supaya keluarga kita di Indonesia sejahtera.” ujarnya. Hal ini membuktikan bahwa nasionalisme memang tidak dapat diukur dari keberadaan fisik di dalam negeri, tetapi juga melalui kontribusi ekonomi dan sosial.
Salah satu alasan utama dibalik tren ini adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Masyarakat kelas bawah merasa sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka karena sistem yang lebih menguntungkan kelompok elit. Banyak anak muda berbakat yang tidak mendapatkan apresiasi dan kesempatan kerja yang layak di Indonesia, sehingga mereka mencari peluang di luar negeri yang menawarkan gaji lebih tinggi dan lingkungan kerja yang lebih baik. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, Indonesia berisiko kehilangan generasi terbaiknya secara permanen.
Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah turut memperburuk situasi. Misalnya, pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun dalam APBN 2025, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga masih menjadi tanda tanya. Situasi ini semakin memperjelas bahwa akses terhadap pekerjaan layak masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat. Dari sudut pandang kebijakan ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan mengakui bahwa pemerintah perlu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang berkualitas.
Dalam sebuah diskusi di Kompas TV, dosen dan peneliti SBM ITB, Muhammad Yoga Permana, menekankan bahwa banyak anak muda bersedia bekerja, tetapi lapangan kerja yang layak sangat terbatas. Di media sosial, banyak publik figur dan konten kreator mendukung gerakan ini. Seorang konten kreator perempuan di TikTok, @uni_lupi, menyoroti diskriminasi dalam dunia kerja, seperti persyaratan usia, warna kulit, dan tinggi badan yang tidak relevan. Ia menekankan perlunya reformasi dalam proses rekrutmen agar lebih adil dan terbuka untuk semua kalangan. Fenomena #KaburAjaDulu menunjukkan bahwa anak muda Indonesia bukan sekadar ingin meninggalkan negara mereka, tetapi juga mencari kesempatan yang lebih baik.
Pemerintah harus merespons dengan kebijakan konkret yang menjamin hak dasar masyarakat, seperti pekerjaan layak, pendidikan terjangkau, dan lingkungan yang sehat. Jika tidak, eksodus tenaga kerja berbakat ini bisa menjadi permanen, yang berpotensi melemahkan masa depan Indonesia.
Untuk menangani dan mengatasi fenomena #KaburAjaDulu, diperlukan langkah strategis yang melibatkan pemerintah dan generasi muda. Pemerintah harus berfokus pada kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan reformasi ekonomi, sementara generasi muda juga perlu mengambil peran aktif dalam menghadapi tantangan ini.
1. Reformasi Ketenagakerjaan Pemerintah perlu memperbaiki regulasi ketenagakerjaan agar lebih fleksibel dan inklusif, seperti.
Menghapus persyaratan kerja yang diskriminatif, seperti batasan usia dan tinggi badan, sehingga lebih banyak tenaga kerja yang bisa mengakses peluang pekerjaan.
Meningkatkan upah minimum agar lebih kompetitif dibanding negara tujuan migrasi tenaga kerja.
Memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan upah layak dan jaminan sosial yang baik.
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan berkualitas adalah kunci untuk menahan arus brain drain. Yang dapat dilakukan yakni,
Menekan biaya pendidikan tinggi agar lebih terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri agar lulusan siap kerja dan memiliki daya saing global.
Memperbanyak program beasiswa berbasis kebutuhan industri dan sektor strategis nasional.
Jika kebijakan dan inisiatif ini diterapkan secara efektif, Indonesia bisa menahan arus brain drain dan mempertahankan talenta terbaiknya untuk membangun bangsa.
Kesimpulan Fenomena #KaburAjaDulu ini bahwa memang fenomena ini bukan sekadar tren, tetapi cerminan krisis kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam ketenagakerjaan. Jika tidak ada perbaikan sistematis, Indonesia akan terus kehilangan generasi mudanya yang berpotensi besar. Pemerintah harus segera mereformasi regulasi ketenagakerjaan agar lebih inklusif, menciptakan kebijakan ekonomi yang mendorong investasi dan kewirausahaan, dan kebijakan pemerintah dapat memitigasi dampak fenomena ini.
Di sisi lain, generasi muda juga harus adaptif dan inovatif, dengan meningkatkan keterampilan, membangun jaringan profesional, serta memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang baru. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, arus brain drain bisa ditekan, dan Indonesia dapat mempertahankan talenta terbaiknya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jika langkah konkret tidak segera diambil, Fenomena #KaburAjaDulu bisa menjadi permanen, mengancam daya saing dan perkembangan bangsa.
