Ternate – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ternate menerima kunjungan kerja Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara bersama KPPN Ternate, Kamis (2/10). Kunjungan tersebut dalam rangka percepatan pelaksanaan likuidasi Kementerian/Lembaga yang terdampak pembentukan Kabinet Merah Putih.
Tim Kanwil DJPb Malut dipimpin oleh Daryono Muslim Utomo, Kepala Seksi PSAPD. Kedatangan tim disambut langsung oleh Taufik Hadinoto, Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Ternate yang hadir mewakili Kalapas Ternate, Faozul Ansori.
Dalam keterangannya, Daryono Muslim Utomo menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memastikan proses likuidasi berjalan sesuai ketentuan.
Baca Juga
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pusat agar seluruh satuan kerja segera melakukan penyesuaian dan penyelesaian administrasi keuangan sehubungan dengan adanya perubahan struktur kementerian/lembaga. Kami hadir untuk memberikan pendampingan sekaligus mempercepat proses tersebut di Maluku Utara, termasuk di Lapas Ternate,” ujarnya.
Sementara itu, Taufik Hadinoto menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan oleh Kanwil DJPb Malut dan KPPN Ternate.
“Kami berterima kasih atas kunjungan dan arahan yang diberikan. Hal ini sangat membantu Lapas Ternate dalam memastikan proses likuidasi berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi. Kami siap mendukung percepatan program pemerintah ini,” kata Taufik.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan sesi koordinasi teknis antara tim Kanwil DJPb Malut bersama pejabat dan staf terkait di Lapas Ternate.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
