Kota Medan mencatat 2.653 perkara perceraian sepanjang 2025. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara yang dirilis Februari 2026 menunjukkan angka ini setara dengan sekitar 14 persen dari total 18.844 kasus perceraian di seluruh Sumatera Utara.
Secara nasional, tren perceraian masih sangat tinggi. Pada 2024, jumlah kasus mencapai 399.921 perkara. Perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama, diikuti tekanan ekonomi.
Di tingkat daerah, perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan umumnya berkaitan dengan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi juga berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan dalam hubungan pasangan.
Namun, tingginya angka perceraian di Medan tidak hanya mencerminkan kondisi sosial. Akses terhadap layanan hukum dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengajukan perkara ke pengadilan dapat memengaruhi jumlah kasus yang tercatat. Perceraian juga berdampak pada struktur keluarga, terutama bagi anak. Perubahan pola pengasuhan dan kondisi ekonomi keluarga dapat memengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak.
Ditinjau dari perspektif pekerjaan sosial, Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan layanan pendampingan keluarga, Layanan konseling, edukasi pranikah, serta dukungan terhadap anak menjadi bagian penting dalam merespons meningkatnya kasus perceraian. Pekerja sosial memiliki peran krusial dalam memberikan layanan asesmen, konseling keluarga, hingga pendampingan psikososial bagi anak-anak yang terdampak.
Penanganan isu perceraian sebagai masalah sosial memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Upaya ini penting guna menjaga ketahanan keluarga dan masa depan generasi muda di tengah dinamika sosial yang kian kompleks.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer
