Di balik hiruk-pikuk layanan kesehatan sehari-hari, ada serangkaian tantangan yang akrab kita dengar: antrean panjang di rumah sakit, kisah tentang biaya pengobatan yang membebani, atau kesan bahwa dokter terburu-buru dan tidak empatik. Masalah-masalah ini sering kali dilihat sebagai kegagalan teknis atau administratif semata. Padahal, di jantungnya, banyak dari masalah ini bersinggungan dengan nilai-nilai etika. Di sinilah Pancasila, sebagai panduan hidup berbangsa, bisa menjadi penuntun yang relevan dan solutif, bukan sekadar teori.

Bayangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini mengingatkan bahwa profesi dokter adalah panggilan untuk merawat sesama ciptaan Tuhan. Namun dalam praktiknya, tekanan untuk memenuhi target pendapatan di rumah sakit terkadang mengaburkan panggilan ini. Pasien bisa dirujuk untuk pemeriksaan tambahan yang kurang perlu, atau waktu konsultasi dipersingkat demi efisiensi. Padahal, semangat Ketuhanan seharusnya menjadi pengingat agar kita tidak pernah mengorbankan prinsip “berbuat baik dan tidak merugikan” hanya untuk urusan angka. Di tengah sistem yang menuntut efisiensi, nilai ini mendorong para tenaga medis untuk tetap menjaga hati nurani dan tidak kehilangan empati.

Lalu ada prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam dunia medis, ini adalah dasar dari hubungan saling percaya antara dokter dan pasien. Tapi seringkali, proses persetujuan tindakan medis (informed consent) hanya menjadi formalitas—selembar kertas penuh istilah teknis yang ditandatangani pasien dalam kebingungan. Belum lagi, masih ada stigma dan penolakan halus terhadap kelompok tertentu, seperti ODHA atau penyandang disabilitas, yang membuat mereka enggan berobat. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut lebih dari itu: komunikasi yang jelas dan santun, penghormatan pada pilihan pasien, dan layanan yang diberikan dengan sikap setara, tanpa membeda-bedakan.

Sila Persatuan Indonesia bicara soal gotong royong dan keadilan. Tapi lihatlah peta distribusi dokter di tanah air: masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah terpencil sangat kekurangan. Ini bukan hanya masalah kebijakan, tapi juga soal keadilan. Bagaimana bisa kita bersatu jika akses untuk sehat saja tidak merata? Nilai persatuan mengajak semua pihak, dari pemerintah hingga organisasi profesi, untuk benar-benar bergotong royong mengatasi kesenjangan ini, misalnya dengan membuat program penempatan tenaga medis di daerah yang tidak hanya wajib, tetapi juga memberdayakan dan dihargai.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan mengajak kita bermusyawarah. Sayangnya, budaya medis kita sering masih sangat hierarkis. Keputusan kerap diambil sepihak oleh dokter senior, sementara suara perawat, apoteker, atau bahkan keluarga pasien kurang didengar. Padahal, banyak dilema etis—seperti keputusan untuk menghentikan pengobatan pada pasien terminal—akan lebih bijak jika dibahas bersama tim dan keluarga. Membangun ruang untuk musyawarah yang sungguh-sungguh, misalnya melalui Komite Etika di rumah sakit yang aktif, adalah wujud nyata sila ini.

Terakhir, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat adalah cita-cita tertinggi. Kehadiran BPJS Kesehatan adalah perwujudan nyatanya. Namun, jalan menuju keadilan itu masih berbatu. Banyak masyarakat yang masih terbebani biaya di luar BPJS, atau menghadapi prosedur yang berbelit. Di sisi lain, ada ketegangan antara rumah sakit yang harus menjaga kelangsungan finansial dan kewajiban melayani peserta BPJS. Dalam kondisi seperti ini, keadilan sosial memanggil para dokter dan tenaga kesehatan untuk tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga menjadi pelindung dan penjaga akses pasien terhadap layanan yang mereka butuhkan.

Pada akhirnya, Pancasila bukanlah sekumpulan kalimat usang untuk dihafal. Nilai-nilainya hidup dan relevan untuk menjawab kebingungan etis di dunia kedokteran modern. Dari cara kita berbicara pada pasien, hingga desain sistem kesehatan nasional, jiwa Pancasila dapat menjadi kompas yang menuntun kita menuju layanan kesehatan yang lebih manusiawi, adil, dan bermartabat. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menjahitkan nilai-nilai luhur itu ke dalam keseharian praktik medis, kebijakan rumah sakit, dan keputusan di tingkat yang paling tinggi, agar kesehatan benar-benar menjadi hak semua warga, bukan privilege segelintir orang.

Oleh: Fatimah Zahrani, Shinta Azzahra Putri YB, dan Yiyin Wahidatul WML

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: kedokteran Pancasila