Mutu pemerintahan tidak hanya bergantung pada kinerja aparatur negara, tetapi juga pada kualitas warga negaranya. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan menjadi fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban. Melalui pendidikan tersebut, individu dibekali pemahaman mengenai nilai demokrasi, hukum, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan bernegara. Karena itu, pemerintahan yang baik sesungguhnya berawal dari kualitas pendidikan warga sejak dini.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Pembelajaran yang terlalu teoritis dan berorientasi pada hafalan membuat peserta didik kesulitan menghubungkan materi dengan praktik nyata. Akibatnya, banyak warga memahami konsep secara akademis, tetapi kurang memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam proses pemerintahan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi publik serta lemahnya kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Rendahnya partisipasi publik menjadi hambatan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam administrasi publik, keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting untuk menghasilkan kebijakan yang responsif dan akuntabel. Tanpa pengawasan warga, pemerintah berisiko berjalan tanpa kontrol memadai, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelayanan publik yang tidak optimal, hingga menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara.

Di era digital, tantangan semakin kompleks. Arus informasi yang cepat sering disertai dengan hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Tanpa kemampuan berpikir kritis dan literasi digital, warga mudah terjebak pada informasi yang keliru. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan memasukkan literasi digital sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara.

Untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, sistem pendidikan kewarganegaraan harus diperbaiki. Pembelajaran tidak cukup berhenti pada teori, tetapi perlu lebih kontekstual dan aplikatif. Diskusi kasus, simulasi kebijakan, hingga keterlibatan dalam kegiatan sosial dapat menjadi metode efektif untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif. Nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab juga harus ditanamkan secara nyata dalam proses belajar.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam melahirkan warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Ketika masyarakat memiliki kesadaran tinggi terhadap perannya dalam kehidupan bernegara, kualitas pemerintahan pun akan meningkat. Pada akhirnya, pemerintahan yang baik bukan hanya hasil dari sistem yang kuat, tetapi juga dari warga negara yang terdidik dan peduli terhadap kepentingan bersama.

Penulis: Ilham Nur Fadhillah

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: pendidikan