Banda Aceh – Untuk mempererat kerjasama antara lembaga penegak hukum, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Aceh, Yan Rusmanto, melakukan audiensi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nursyam. Pada hari Jumat, (14/2/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan suasana yang penuh keakraban. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan Kanwil Ditjenpas Aceh sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
Yan Rusmanto menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kinerja pemasyarakatan di Aceh serta meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dalam bidang hukum.
“Dengan perubahan ini, kami berharap dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan, serta memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya,” ujar Yan.
Selain itu, dalam audiensi tersebut juga dibahas mengenai implementasi sistem E-Terpadu. Sistem ini diharapkan dapat membantu mempermudah integrasi berkas perkara pidana antara Lapas, Rutan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Sistem ini akan meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi peradilan dan mempercepat pertukaran data antar lembaga.
Baca Juga
“E-Terpadu menjadi salah satu langkah penting untuk memperlancar proses administrasi di lapas dan rutan. Kami berharap sistem ini akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kerja sama antar lembaga dalam penanganan perkara pidana,” tambah kakanwil.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam membangun hubungan kerja yang lebih erat antara Kanwil Ditjenpas Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Diharapkan kolaborasi yang terjalin dapat memperbaiki sistem peradilan dan pemasyarakatan di Aceh, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
