Prada Lucky: Bukan Sekadar Tragedi Individual Melainkan Kegagalan Institusi Yang Menuntut Jawaban Tegas
Kasus Prada Lucky Chepril Saputra Namo bukanlah peristiwa yang bisa dikesampingkan sebagai kecelakaan atau insiden kecil dalam “pembinaan” militer. Fakta bahwa 20 anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk seorang perwira menandakan bahwa di balik kematian Lucky ada pola kekerasan kolektif yang dibiarkan berlangsung dan, lebih jauh lagi, mungkin diproduksi oleh budaya internal yang normalisasi penganiayaan.
Di tingkat keluarga dan publik muncul tuntutan ekstrem: pemecatan total terhadap pelaku, sanksi pidana seberat-beratnya (hingga tuntutan hukuman mati), dan permintaan agar kasus ini dibuka secara transparan tanpa melindungi siapa pun karena pangkat. Desakan ini bukan semata emosi, ia merefleksikan hilangnya kepercayaan pada kemampuan institusi untuk menegakkan keadilan tanpa intervensi eksternal. Namun tuntutan hukuman mati juga menuntut kita berpikir jernih, bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan keadilan, menghindari balas dendam, dan menjaga standar HAM serta proses peradilan yang fair?
Pernyataan resmi TNI bahwa peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan membuka dua masalah besar: (1) pembenaran bahasa “pembinaan” yang digunakan untuk menutupi kekerasan fisik dan (2) masalah akuntabilitas komandan. Jika seorang perwira benar-benar ikut atau sengaja memberi ruang kepada bawahannya untuk melakukan penganiayaan, maka pertanyaan tentang tanggung jawab komando (command responsibility) menjadi pusat perdebatan bukan hanya hukuman terhadap pelaku lapangan. Institusi militer yang sehat seharusnya mencegah, bukan memfasilitasi, kekerasan serupa.
Amnesty Internasional dan berbagai suara publik menyerukan proses hukum yang independen dan tanpa perlindungan, sebuah pengingat bahwa ada dimensi HAM yang tak boleh diabaikan. Kasus ini bukan hanya soal satu jenazah, ia soal bagaimana negara menegakkan norma anti-kekerasan bahkan terhadap aparatnya sendiri. Jika penegakan hukum bersifat selektif atau tertutup, maka preseden impunitas akan mengakar.
Analisis kritis: akar masalah dan dinamika institusional
Normalisasi kekerasan sebagai metode pembinaan
Pembedaan antara pembinaan militer yang sah dan tindakan penganiayaan telah kabur di banyak tempat. Ketika latihan fisik, perpeloncoan, atau ritual kedisiplinan tidak memiliki batas yang jelas dan pengawasan, risiko devolusi menjadi kekerasan kolektif sangat tinggi. Kasus Lucky menunjukkan bahwa pola itu bukan insiden tunggal, melainkan praktik yang kemungkinan berlangsung berulang.
Kegagalan pengawasan komando
Terungkapnya peran perwira sebagai salah satu tersangka menimbulkan pertanyaan: apakah pimpinan mengetahui dan membiarkan? Atau apakah ada tekanan budaya yang membuat atasan enggan turun tangan? Keduanya sama-sama problematik, yang pertama menunjukkan dukungan aktif terhadap kekerasan, yang kedua menunjukkan lemahnya pengawasan dan kesiapan pemimpin untuk bertindak. Institusi yang sehat harus mengutamakan proteksi prajurit, bukan mempertahankan citra.
Proses hukum internal vs. kebutuhan transparansi
Proses militer memiliki mekanisme pengadilan sendiri, namun publik menuntut keterbukaan dan akuntabilitas. Ketidakpercayaan publik terhadap proses internal menuntut solusi, keterlibatan pengawas independen (mis. Komisi I DPR, Ombudsman, atau pengawasan lembaga HAM) agar proses tidak sekadar ritual internal yang menutup muka.
Dampak psikososial dan kultur organisasi
Kekerasan semacam ini menghancurkan moral internal, menggerus kepercayaan rekrutan dan keluarga, dan akan berdampak jangka panjang pada budaya profesionalisme. Bila tidak diperbaiki sistemik, institusi berisiko mereplikasi pola yang sama ke generasi berikutnya.
Rekomendasi konkret (bukan retorika)
Proses hukum yang transparan dan publik
Segera publikasikan kronologi, hasil visum et repertum forensik, dan alasan penetapan tersangka.
Libatkan pengawas eksternal (Komnas HAM / Ombudsman / tim independen berkompeten) untuk memastikan hasil penyelidikan dapat dipercaya publik.
Tegakkan prinsip command responsibility
Jika bukti menunjukkan kelalaian atau pembiaran oleh komandan/perwira, tindak tegas sesuai peraturan militer dan pidana. Pidana terhadap pelaku lapangan tanpa menyentuh rantai komando hanya memperbaiki segelintir gejala.
Reformasi budaya pembinaan
Hentikan praktik perpeloncoan yang tidak jelas batasnya. Buat SOP pembinaan tertulis dengan batasan eksplisit, pengawasan, dan mekanisme pelaporan aman (whistleblower protection).
Integrasikan pelatihan HAM dan psikologi dasar ke dalam kurikulum pembinaan unsur komando dan pelatih.
Perkuat independensi penegakan hukum militer
Pastikan Pomdam/Pomad bertindak independen, dengan standar forensik modern dan jaminan saksi terlindungi. Bila perlu, lakukan kerjasama forensik dengan publik/akademik.
Pemulihan untuk keluarga korban
Selain hukuman pidana, negara/institusi harus menyiapkan kompensasi, layanan psikososial, dan jaminan karier (atau bantuan ekonomi) untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini bagian dari tanggung jawab negara ketika institusi menyebabkan kehilangan hidup.
Refleksi akhir: antar-keadilan dan perbaikan struktur
Kemarahan publik dan tuntutan hukuman berat pada pelaku adalah wajar bahkan perlu sebagai katalis perubahan. Namun kemarahan saja tak akan membongkar akar budaya yang memungkinkan tragedi semacam Lucky terjadi. Negara harus menjawab dua pertanyaan mendasar (1) Mampukah institusi militer membersihkan dirinya sendiri tanpa intervensi eksternal yang kredibel? dan (2) Apakah kita sebagai negara ingin mempertahankan budaya yang mengizinkan kekerasan oleh aparat terhadap aparatnya sendiri?
Jika jawabannya adalah pembaruan, maka langkah-langkah yang diusulkan harus dilaksanakan cepat, transparan, dan tidak setengah hati. Bila tidak, kasus Prada Lucky akan menjadi salah satu dari sekian banyak korban yang namanya lalu hilang sementara struktur yang memungkinkan kekerasan tetap bertahan. Keadilan untuk Lucky menuntut lebih dari hukuman terhadap individu; ia menuntut transformasi sistemik.
Baca Juga
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
