Salah satu inisiatif utama pemerintah yang belakangan ini banyak mendapat perhatian adalah kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bahkan berencana mengumpulkan para kepala daerah untuk meninjau pelaksanaan program tersebut. Rencana ini sangat penting karena tanpa adanya evaluasi yang menyeluruh, program besar seperti MBG berisiko salah sasaran dan justru dapat membebani keuangan negara.
Setiap program pemerintah pada dasarnya memiliki niat yang baik, sebagaimana dapat kita amati sebagai mahasiswa. MBG hadir dengan tujuan membantu masyarakat—khususnya kelompok yang rentan—agar dapat memperoleh akses terhadap makanan bergizi. Namun dalam kenyataannya, masalah klasik kerap muncul, seperti distribusi yang tidak merata, laporan administrasi yang kurang transparan, serta kualitas pelaksanaan yang berbeda-beda di tiap daerah. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat bisa saja dipandang hanya sebagai upaya politik semata.
Pentingnya Evaluasi
Evaluasi bukan hanya soal melihat sejauh mana sebuah program berjalan, tetapi juga memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat. Coba bayangkan jika miliaran rupiah digelontorkan tanpa hasil yang jelas—siapa yang akan menanggung akibatnya? Tentu saja masyarakat. Karena itu, Menteri Dalam Negeri tepat ketika mengajak para kepala daerah duduk bersama membahas keberhasilan sekaligus tantangan dalam pelaksanaan MBG.
Evaluasi tidak cukup hanya berupa laporan standar, tetapi harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui apakah program ini benar-benar memberikan dampak. Misalnya, apakah angka gizi buruk menurun? Apakah keluarga penerima manfaat merasa terbantu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting agar evaluasi tidak sekadar berhenti pada tulisan di atas kertas.
Peran Daerah dan Publik
Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengelola program sesuai dengan kondisi wilayahnya berkat adanya otonomi daerah. Namun, kapasitas tiap daerah jelas berbeda-beda. Ada yang siap menjalankan program dengan baik, sementara ada pula yang masih menghadapi kesulitan. Forum evaluasi dapat menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman, sehingga daerah yang berhasil maupun yang masih lemah bisa belajar satu sama lain.
Keterlibatan masyarakat juga sangat penting. Dengan adanya keterbukaan hasil evaluasi dan transparansi laporan, kontrol sosial akan semakin kuat. Ketika masyarakat mengetahui bagaimana anggaran digunakan, peluang terjadinya penyalahgunaan dapat berkurang. Dengan demikian, masyarakat tidak sekadar menjadi penonton, tetapi ikut berperan dalam memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Meski program MBG merupakan gagasan yang baik, manfaatnya bisa saja tidak dirasakan apabila tidak dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah daerah seharusnya memandang evaluasi sebagai kesempatan untuk meningkatkan kinerja, bukan sebagai ancaman. Pada akhirnya, setiap kebijakan publik, termasuk MBG, harus kembali pada tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menepati janji politik.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
