Webinar Tata Ruang Series Ke-8: Bahas Upaya Penataan Ruang di Wilayah Perbatasan
Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN mengadakan Webinar Nasional bertema “Transformasi di Tapal Batas: Menuju Kemandirian Ekonomi melalui Tata Ruang” pada Kamis (28/08/25).
Webinar ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh lebih dari 1000 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi pegawai pemerintah pusat dan daerah, praktisi, asosiasi profesi, akademisi, serta masyarakat umum.
Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional pada BPSDM Kementerian ATR/BPN, Indira Proboratri Warpani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan webinar ini menjadi salah satu upaya Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menciptakan ruang dialog dengan mempertemukan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi para stakeholders dan masyarakat umum.
“Kami berharap seluruh peserta dapat memperkaya wawasan dan membangun pemahaman akan pentingnya penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara (KPN),’ tegas Indira.
Memberikan keynote speech, Reny Windyawati selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang memaparkan bahwa telah diamanatkan 9 Rencana Tata Ruang (RTR) KPN yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dari Perpres RTR KPN yang telah ditetapkan mengamanatkan penyusunan 81 Rencana Detail Tata Ruang KPN.
Reny juga menyorot beberapa isu strategis di KPN, seperti ancaman terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT); beberapa segmen batas negara yang belum disepakati dengan negara lain; sarana prasarana pertahanan dan keamanan (hankam); keberadaan pintu keluar/masuk ilegal; geopolitik dan geostrategis; serta Ibu Kota Negara (IKN).
“Semoga dengan webinar ini, kita dapat mengembangkan KPN sehingga akan ada kemandirian ekonomi di wilayah tapal batas melalui tata ruang,” ujar Reny.
Nuki Harniati, Direktur Perencanaan Tata Ruang lantas menegaskan bahwa penyusunan RTR KSN merupakan amanah yuridis sehingga perlu terdapat kebijakan spasial berupa RTR di tingkat nasional.
“Tidak hanya memperkuat aspek hankam, penataan ruang pada KPN harapannya juga bisa menyinergikan pembangunan dari seluruh aspek, terutama security, prosperity, dan sustainability,” tegas Nuki.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan narasumber-narasumber dari berbagai instansi. Amran, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri memaparkan mengenai Potensi Kerja Sama Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia – Indonesia).
Merupakan forum kerja sama bilateral yang secara spesifik membahas, mengelola, dan memecahkan isu-isu strategis di Kawasan Perbatasan kedua negara Sementara itu, Rizki Agung Nugroho, Kepala Subdirektorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dari Wilayah Tertentu, Direktorat Jenderal Penataan Agraria menekankan urgensi penataan agraria di kawasan perbatasan negara. Serta Agung Satriyo sebagai Akademisi Perencanaan Wilayah Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada menjelaskan mengenai Pengelolaan Ruang KPN dengan Perspektif Regionalisme Trans-Nasional.
Pada akhir webinar, terdapat sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Mersi Ayu Desinderella, Fungsional Penata Ruang Ahli Madya, Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Baca Juga
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
