Jakarta, 16 Oktober 2025 — Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan reformasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi hanya 200 entitas, dengan tujuan menciptakan efisiensi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kinerja ekonomi nasional.
(Reuters, 15 Oktober 2025)
Kebijakan ini akan dipimpin oleh Danantara Indonesia, lembaga pengelola investasi negara yang baru dibentuk. Pemerintah menegaskan bahwa langkah restrukturisasi akan mendorong BUMN menjadi lebih fokus pada sektor strategis seperti energi, pangan, transportasi, dan teknologi. Dengan penyederhanaan struktur, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih antarperusahaan negara dan sumber daya bisa dikelola lebih optimal.
Namun, rencana ini memunculkan pro dan kontra di kalangan ekonom dan masyarakat. Di satu sisi, reformasi dianggap penting untuk menciptakan efisiensi fiskal dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa fungsi sosial BUMN — seperti penyediaan lapangan kerja, penstabil harga, dan layanan publik di daerah terpencil — akan terabaikan.
Selama ini, BUMN memiliki peran ganda: tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai alat negara dalam menjaga kesejahteraan sosial. Misalnya, perusahaan seperti Bulog berperan penting dalam menjaga kestabilan harga beras, sementara PLN memastikan akses listrik bagi seluruh masyarakat, termasuk di daerah yang secara bisnis kurang menguntungkan.
Dalam konteks ekonomi sosial, reformasi ini dapat dilihat melalui kacamata embeddedness — konsep yang dikemukakan oleh sosiolog Mark Granovetter (1985). Ia menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu melekat dalam struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat. Artinya, efisiensi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab sosialnya.
Jika reformasi dilakukan secara hati-hati, Indonesia sebenarnya bisa menemukan keseimbangan baru antara efisiensi dan fungsi sosial. Penggabungan BUMN yang tidak produktif dapat meningkatkan nilai ekonomi, sementara tetap mempertahankan komitmen terhadap kesejahteraan publik melalui kebijakan yang inklusif dan transparan.
Momentum ini menjadi ujian bagi pemerintah baru: apakah efisiensi akan sejalan dengan keadilan sosial, atau justru menciptakan jarak antara negara dan masyarakat yang selama ini bergantung pada peran sosial BUMN.
Referensi
Reuters. (2025, 15 Oktober). Indonesia to cut number of state-owned firms from about 1,000 to 200, president says. Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-cut-number-state-owned-firms-about-1000-to-200-president-says-2025-10-15/
Reuters. (2025, 13 Oktober). Indonesia considers further liquidity injection for state banks. Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-considers-further-liquidity-injection-state-banks-2025-10-13/
Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 91(3), 481–510.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
