TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Audit ini, menjadi perhatian karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 210 miliar.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menjelaskan, pemeriksaan diawali dengan entry meeting yang digelar bersama Ketua Tim BPK Perwakilan Provinsi Banten.
“Ketua Tim BPK Perwakilan Provinsi Banten entry meeting kepada kami karena akan melakukan pemeriksaan seperti biasanya untuk tahun anggaran 2025,” kata Benyamin, di Pusat Pemerintah Kota(Puspemkot), Serua, Ciputat.
Selanjutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) langsung melakukan konsolidasi internal. Berbagai dokumen dan data pendukung tengah disiapkan guna memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar.
“Sekarang sedang konsolidasi untuk persiapan data dan lain sebagainya yang harus dilengkapi, disiapkan oleh semua OPD,” jelasnya.
Secara khusus, lanjut Benyamin, pemeriksaan kali ini difokuskan pada sektor pendapatan dan belanja APBD 2025. Namun demikian, terdapat sejumlah kondisi yang turut menjadi catatan awal bagi tim auditor.
Benyamin mengungkapkan, pada 2025 Pemkot Tangsel harus menyesuaikan belanja daerah menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
“Tahun 2025 itu kan kita ada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengurangan belanja Tangsel Rp210 miliar tahun ini,” jelasnya.
Selain kebijakan efisiensi, di penghujung tahun anggaran sebelumnya Pemkot Tangsel juga menetapkan status tanggap darurat sampah.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada munculnya belanja tidak tetap yang turut disampaikan kepada BPK sebagai bagian dari gambaran awal pemeriksaan.
“Dan kemudian juga situasi tanggap darurat sampah di penghujung tahun anggaran sehingga mengeluarkan belanja tidak tetap. Nah, itu tadi saya sampaikan secara polo pada awal kepada tim BPK sebagai bahan awal,” paparnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Benyamin menuturkan, Pemkot Tangsel tetap optimistis. Tahun sebelumnya, Tangsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Alhamdulillah, kita WTP secara keseluruhan,” jelasnya.
Lebih membanggakan, lanjutnya capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Tangsel menjadi yang tertinggi se-Provinsi Banten.
“TLHP-nya kita tertinggi se-Provinsi Banten. Kalau tidak salah angkanya 97 persen seluruh saran dari BPK sudah kita tindak lanjuti sebesar 97 koma sekian persen. Tertinggi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, target tahun ini dipasang lebih tinggi. Ia berharap persentase tindak lanjut dapat melampaui capaian sebelumnya.
“Iya, harus lebih lagi tindak lanjutnya. Artinya kan tindak lanjut tahun 2024 nanti dinilai itu berapa persen, ya mudah-mudahan di atas 97 persen. Saya ingin tetap nomor satu lagi,” tegasnya.
Adapun proses pemeriksaan telah dimulai sejak sepekan lalu dan dijadwalkan berlangsung hingga Maret mendatang, atau kurang lebih selama dua bulan.
“Entry briefing-nya hari ini sampai Maret. Sampai bulan Maret, sampai awal puasa. Kurang lebih seperti itu,” pungkasnya.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
