“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.” Kalimat pertama dalam Pembukaan UUD 1945 ini bukan sekadar hapalan wajib masa sekolah, melainkan DNA dan kompas utama politik luar negeri Indonesia. Namun, melihat manuver diplomasi kita di awal tahun 2026 ini, rasanya kompas tersebut sedang kehilangan arah dan berputar secara anomali.

Pada awal tahun ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk ikut serta dan menandatangani pakta Board of Peace (BoP). Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apakah sebenarnya forum ini. BoP adalah suatu forum internasional yang diinisiasi secara sepihak oleh Amerika Serikat, dewan ini digadang gadang sebagai solusi pamungkas untuk perdamaian dunia dan harusnya Gaza juga termasuk ke dalamnya, tak ayal ini terdengar begitu mulia.

Akan tetapi, mari kita gunakan nalar publik yang paling sederhana. Ada sebuah forum perdamaian, di mana Amerika Serikat sebagai sponsor utamanya hadir, Israel sebagai pihak pendudukan juga diakomodasi kepentingannya, namun anehnya, Palestina sebagai pihak yang nasibnya sedang dibahas justru tidak dilibatkan di meja perundingan.

Lucu bukan? karena itulah forum ini saya sebut sebagai sebuah komedi geopolitik yang kelam dan penuh ironi. Ibarat sekelompok serigala yang sedang membentuk panitia keselamatan untuk domba. Tentunya ini merupakan suatu hal yang membuat akal sehat masyarakat mengernyit dan otomatis bertanya tanya: bagaimana bisa logika seperti ini diterima dunia?

Di titik absurd inilah letak pergeseran nalar diplomasi kita mulai dibahas. Pemerintah memutuskan menyetujui Dalih Mulia untuk berjuang dari dalam. Narasi yang dibangun adalah kita harus memiliki perwakilan agar Palestina tetap bersuara.

Pemerintah seolah terjebak dalam mitos klasik tentang pentingnya sebuah kursi di meja perundingan. Logika yang dipakai adalah jika kita tidak ada di sana, kita tidak bisa mengubah keadaan.

Namun pertanyaannya, untuk apa kita repot repot berebut kursi di meja yang sejak awal memang sudah dirancang untuk memenangkan satu pihak saja? Kehadiran Indonesia di sana tidaklah membawa perubahan. Bahkan langkah ini justru sangat berisiko mereduksi wibawa negara, karena masuk ke dalam dewan yang aturan mainnya sudah cacat sejak lahir.

Kecacatan dan ketimpangan itu terbukti sangat nyata dalam kebijakan produk yang mereka hasilkan. Board of Peace sibuk mengeluarkan resolusi yang mendesak pelucutan senjata atau demiliterisasi di pihak Palestina dengan dalih menjaga stabilitas wilayah. Namun mirisnya forum ini tiba-tiba kehilangan ketegasannya dan memilih tutup mata saat dihadapkan dengan agresi militer maupun perluasan organisasi ilegal yang terus dilakukan oleh Israel.

Indonesia, sebuah negara yang konstitusinya mengharamkan segala bentuk penjajahan, kini mendapati dirinya terjebak dalam sebuah sistem tata dunia baru yang memperlakukan rakyat Palestina bukan sebagai bangsa berdaulat, melainkan sekadar objek teritorial yang nasibnya bebas didikte oleh kekuatan kekuatan besar.

Situasi yang serba kontradiktif ini seharusnya menjadi peringatan alarm yang sangat keras bagi pemerintah untuk memancarkan arah diplomasi total ke luar negeri kita. Pengambilan bagian dalam Board of Peace tidak lagi dapat diterima sebagai taktik manuver jika pada kenyataannya kita hanya menjadi pelengkap penderita dan penonton pasif.

Diplomasi yang dijanjikan bukan sekadar hadir di setiap pertemuan bergengsi dunia karena dorongan FOMO agar terlihat relevan di mata internasional. Diplomasi sejati adalah tentang ketegasan prinsip dan keberanian untuk mengangkat kaki ketika forum tersebut sudah melenceng jauh dari amanat konstitusi. Sebab pada akhirnya, keadilan tidak akan pernah lahir dari meja perundingan yang sejak awal sengaja dirancang untuk merawat ketidakadilan itu sendiri.

Penulis: Arif Budi Prasetyo

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer