21 Ribu Motor Listrik untuk Program Gizi, Emang Perlu?

Belakangan ini, ramai dibahas soal kebijakan Badan Gizi Nasional yang membeli sekitar 21 ribu sepeda motor listrik buat operasional program Makan Bergizi Gratis. Program ini sebenarnya punya tujuan yang bagus, yaitu membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah pengadaan motor listrik sebanyak itu memang langkah yang tepat?

Kalau dilihat dari penjelasan pemerintah, motor listrik ini bakal dipakai oleh kepala dapur atau petugas di lapangan buat distribusi makanan. Jadi, mereka bisa lebih gampang menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses. Secara logika, ini masuk akal. Indonesia kan wilayahnya luas banget, banyak daerah yang jalannya nggak selalu bagus dan luas jalannya tidak semuanya dapat dilalui oleh kendaraan mobil. Jadi, kendaraan operasional memang dibutuhkan supaya distribusi makanan bisa lancar.

Tapi masalahnya bukan cuma soal “butuh atau nggak”, tapi juga soal skala dan prioritas. Jumlah 21 ribu itu bukan angka kecil. Artinya, anggaran yang dipakai juga pasti besar. Di sinilah banyak orang mulai mempertanyakan, apakah dana sebesar itu nggak bisa dipakai untuk hal lain yang lebih penting? Misalnya, meningkatkan kualitas bahan makanan, memperbaiki fasilitas dapur, atau bahkan menambah jumlah penerima manfaat.

Dari sudut pandang mahasiswa atau anak muda, hal kayak gini wajar banget dipertanyakan. Soalnya kita juga mulai sadar kalau kebijakan publik itu nggak cuma soal niat baik, tapi juga soal efisiensi dan dampak nyata. Percuma kalau programnya kelihatan bagus di atas kertas, tapi pelaksanaannya di lapangan nggak maksimal. Contohnya saja banyak yang terkena keracunan ketika mengkonsumsi makanan dari MBG.

Selain itu, ada juga pertanyaan soal efektivitas. Apakah motor listrik ini benar-benar cocok untuk semua daerah? Gimana dengan wilayah yang infrastrukturnya belum mendukung, misalnya jalan rusak atau belum ada fasilitas charging? Kalau hal-hal kayak gini nggak dipikirin dari awal, bisa aja motor-motor itu malah nggak kepakai secara optimal.

Di sisi lain, kita juga nggak bisa langsung menyimpulkan kalau kebijakan ini sepenuhnya salah. Bisa jadi pemerintah memang sudah mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan ini. Distribusi makanan dalam skala besar memang butuh sistem logistik yang kuat. Tanpa itu, program sebagus apa pun bisa gagal di lapangan.

Yang jadi masalah adalah kurangnya transparansi dan komunikasi ke publik. Banyak orang jadi curiga bukan karena kebijakannya aja, tapi karena penjelasannya kurang detail. Padahal, kalau pemerintah bisa menjelaskan alasan, perhitungan, dan rencana implementasinya dengan jelas, mungkin reaksi masyarakat nggak akan se-negatif ini.

Fenomena ini juga nunjukin kalau sekarang masyarakat, terutama anak muda, makin kritis terhadap kebijakan pemerintah. Media sosial bikin informasi cepat menyebar, tapi juga bikin opini publik cepat terbentuk. Dalam situasi kayak gini, pemerintah dituntut buat lebih terbuka dan komunikatif, bukan cuma ngambil keputusan terus berharap masyarakat langsung setuju.

Menurut saya pribadi, kebijakan ini ada di posisi “abu-abu”. Nggak bisa langsung dibilang salah, tapi juga nggak bisa dibilang tepat tanpa evaluasi lebih lanjut. Intinya, yang paling penting itu bukan jumlah motor listriknya, tapi apakah kebijakan ini benar-benar membantu tujuan utama, yaitu meningkatkan gizi masyarakat.

Kalau ternyata motor listrik ini memang bisa memperlancar distribusi dan berdampak langsung ke masyarakat, ya berarti kebijakan ini bisa dibilang berhasil. Tapi kalau malah jadi pemborosan atau nggak efektif di lapangan, tentu harus dievaluasi.

Kesimpulannya, kebijakan 21 ribu motor listrik ini jadi contoh nyata kalau dalam politik dan kebijakan publik, setiap keputusan pasti punya pro dan kontra. Sebagai mahasiswa, penting banget buat kita nggak langsung percaya atau menolak, tapi mencoba melihat dari berbagai sisi. Tetap kritis, tapi juga tetap objektif.

Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan cuma kebijakan yang terlihat bagus, tapi yang benar-benar bekerja dan berdampak nyata buat masyarakat.