Rangkasbitung, 29 Agustus 2025 — Forum Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) Provinsi Banten secara resmi mengeluarkan Mosi Tidak Percaya terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pernyataan keras ini lahir sebagai respon atas serangkaian tindakan represif aparat dalam penanganan demonstrasi dan insiden tabrak ojol di Bendungan Hilir.
Dalam dokumen resmi yang ditandatangani Koordinator Umum Forum MPK Banten, Muhammad Tawwad Al-Waro’i, disebutkan bahwa tindakan represif Polri bukan sekadar kesalahan teknis atau ulah oknum, melainkan mencerminkan watak struktural kepolisian yang menempatkan rakyat sebagai musuh, bukan warga negara yang wajib dilindungi.
Forum MPK Banten merinci sejumlah kejadian yang dijadikan dasar pertimbangan:
1. Bendungan Hilir, 28 Agustus 2025 — seorang pengemudi ojek online tewas akibat tertabrak kendaraan taktis Brimob.
2. Jakarta, 25 Agustus 2025 — pembubaran demonstrasi di depan DPR RI disertai kekerasan yang merobohkan beton pembatas jalan dan meninggalkan citra brutalitas aparat di media.
3. Pati, 13 Agustus 2025 — gas air mata kedaluwarsa ditembakkan ke massa aksi, menimbulkan ancaman kesehatan serius bagi warga.
Menurut Forum MPK Banten, peristiwa-peristiwa itu memperkuat pandangan bahwa Polri menjalankan fungsi represif yang bertentangan dengan mandat konstitusional.
Dalam pernyataannya, Forum MPK Banten mengajukan enam rekomendasi, di antaranya:
1. pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM, akademisi, dan organisasi rakyat;
2. penggentian impunitas dengan mengadili semua pihak yang terlibat, dari lapangan hingga pimpinan;
3. audit nasional serta moratorium penggunaan gas air mata;
4. reformasi radikal Polri dengan peralihan fungsi pengamanan massa dari logika militeristik ke sipil;
5. pemberian kompensasi kolektif kepada korban dan komunitas terdampak;
6. penghentian penggunaan kendaraan taktis, senjata kimia, dan aparat bersenjata berat dalam pengawalan aksi.
“Selama rekomendasi ini tidak dijalankan, Polri tidak layak lagi disebut sebagai pelindung rakyat. Polri telah menjelma menjadi institusi yang mempertahankan kepentingan elit dan mengkhianati amanat reformasi,” tegas Forum MPK Banten dalam pernyataannya.
Dengan keluarnya mosi ini, Forum MPK Banten menyatakan secara terbuka mencabut kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan menuntut perubahan mendasar dalam tubuh kepolisian.
