Setiap peringatan Hari Guru datang dengan ucapan terima kasih yang hangat dan pujian tentang jasa mereka bagi masa depan bangsa. Namun, bagi banyak guru honorer, terutama yang perempuan, perayaan itu sering terasa sunyi. Bukan karena mereka kehilangan semangat mengajar, melainkan karena realitas hidup yang belum juga berpihak.
Di banyak sekolah, guru perempuan memikul peran yang berlapis. Mereka bukan hanya pendidik di ruang kelas, tetapi juga pengelola rumah tangga, pengasuh anak, dan sering kali penopang ekonomi keluarga. Sayangnya, kerja yang begitu besar ini belum sepenuhnya diimbangi dengan jaminan kesejahteraan yang layak.
Upah yang masih di bawah standar hidup layak, status kerja yang terus berubah, serta akses yang terbatas pada jaminan sosial membuat banyak guru honorer perempuan berada dalam situasi yang rentan. Namun mereka tetap hadir di sekolah setiap hari, menjaga anak-anak tetap belajar, tetap semangat, tetap bermimpi. Di balik papan tulis dan buku pelajaran, ada ketegaran yang sering tidak tercatat dalam laporan kebijakan.
Persoalan ini tidak bisa dilihat semata-mata sebagai masalah administratif. Ada dimensi keadilan sosial dan keadilan gender di dalamnya. Ketika guru perempuan dipaksa bertahan dengan kondisi yang tidak pasti, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pendidikan, tetapi juga penghormatan negara terhadap kerja perempuan.
Dalam situasi seperti ini, wacana peningkatan kompetensi guru tentu penting, tetapi akan menjadi timpang jika tidak diiringi dengan perbaikan kesejahteraan. Pelatihan dan sertifikasi saja tidak cukup jika kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Guru yang hidup dalam kecemasan ekonomi sulit diminta terus produktif, kreatif, dan total dalam mendidik.
Program-program pengangkatan seperti PPPK juga perlu dilihat dari sudut yang lebih manusiawi. Di atas kertas, kebijakan ini tampak sebagai jalan keluar, tetapi dalam praktiknya, tidak sedikit guru perempuan yang tertinggal karena keterbatasan akses, usia, atau beban domestik yang tidak pernah diperhitungkan dalam sistem seleksi. Di sini, kepekaan kebijakan menjadi sangat penting.
Pendidikan yang adil tidak bisa dibangun dengan menyingkirkan pengalaman hidup para pendidiknya. Negara perlu hadir dengan kebijakan yang lebih utuh, yang tidak hanya menghitung angka dan kuota, tetapi juga memahami realitas sosial di belakangnya, termasuk beban ganda yang dialami guru perempuan.
Menghormati guru tidak cukup hanya dengan kata-kata seremoni. Ia perlu diwujudkan dalam keberpihakan yang nyata: pada upah yang layak, pada status kerja yang jelas, dan pada sistem yang memberi ruang hidup yang lebih manusiawi.
Karena selama masih ada guru perempuan yang harus memilih antara membeli kebutuhan rumah tangga dan membayar transport ke sekolah, selama itu pula keadilan dalam pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
