Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) & Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Samarinda mengeluarkan pernyataan keras menanggapi tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) dalam insiden bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian. Kejadian yang memilukan ini dinilai sebagai puncak dari tindakan represif aparat yang tidak seharusnya terjadi.
”Kami mengutuk keras tindakan represif aparat yang telah merenggut nyawa rakyat,” tegas Riyan (Ketua IPNU Samarinda). “Ini bukan sekadar kekerasan, ini adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.”
Menurutnya, aksi unjuk rasa seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, bukan menjadi arena kekerasan. Mereka juga mengecam penggunaan cara-cara kekerasan dalam mengendalikan massa yang seharusnya dilindungi.
”Nyawa yang melayang adalah bukti nyata kegagalan aparat dalam menjalankan tugasnya secara humanis dan profesional,” lanjutnya. “Aparat seharusnya menjadi pelindung, bukan pelaku kekerasan. Kami mendesak agar kasus ini diusut tuntas, pelaku diadili secara transparan, dan pimpinan yang bertanggung jawab dicopot dari jabatannya.”
Pernyataan IPNU/IPPNU Samarinda ini selaras dengan seruan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat (PP) IPNU yang menginstruksikan seluruh cabangnya untuk mengecam tindakan represif aparat dan menuntut keadilan bagi korban.
Baca Juga
Kejadian ini semakin memperpanjang daftar kelam catatan kekerasan aparat terhadap massa aksi di Indonesia. IPNU/IPPNU Samarinda mendesak agar reformasi di tubuh Polri segera dilakukan, dengan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan profesional dalam menghadapi demonstrasi.
”Kami akan terus mengawal kasus ini dan berdiri bersama para korban. Demokrasi tidak boleh ternoda oleh kekerasan,” pungkas pernyataan mereka.
