Pontianak – Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas PGRI Pontianak, melalui ketuanya Bung Ahmad Rafi Suriadi, menyatakan sikap atas tindakan represif yang mewarnai aksi penolakan tunjangan DPRD Kalimantan Barat.
Menurutnya, mahasiswa merupakan penopang nurani rakyat. Setiap gerakan yang dilakukan bukanlah untuk menciptakan kegaduhan, melainkan menjaga marwah demokrasi. Namun, aksi damai tersebut justru ternodai hingga menimbulkan korban dari kalangan mahasiswa. “Peristiwa ini menjadi pelajaran sejarah bahwa demokrasi tidak boleh dibungkam dengan ketakutan, apalagi represi,” tegas Bung Rafi.
Ia menekankan, gerakan mahasiswa lahir dari tanggung jawab moral, bukan kepentingan pribadi. Penolakan terhadap tunjangan DPRD, lanjutnya, adalah bentuk keberpihakan pada keadilan sosial. “Kami tidak ingin anggaran rakyat dialihkan untuk kepentingan elit, sementara banyak masyarakat masih kekurangan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan,” ujarnya.
Atas dasar itu, DPK GMNI Universitas PGRI Pontianak menyampaikan tiga sikap resmi, yakni:
1. Menolak segala bentuk represi terhadap mahasiswa.
2. Mengawal tegaknya demokrasi di Kalimantan Barat.
3. Menentang penambahan tunjangan DPRD yang dinilai mencederai keadilan rakyat.
“Mahasiswa bersuara bukan untuk melawan, melainkan untuk menyelamatkan. Selama rakyat disakiti oleh kebijakan yang tidak adil, kami akan tetap berdiri di garis depan perjuangan,” pungkas Bung Rafi.
HIDUP MAHASISWA !
Baca Juga
HIDUP PENDIDIKAN INDONESIA!
HIDUP RAKYAT INDONESIA!
MERDEKA!!!
