Semarang, 5 Februari 2025 – Dalam rangka mendukung program swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh Presiden RI, Pak Prabowo, pemerintah kota Semarang semakin mengintensifkan gerakan urban farming sebagai salah satu solusi inovatif. Dinas Pertanian Kota Semarang berperan sebagai motor penggerak utama dalam implementasi program ini.
Sebelum program swasembada pangan dicanangkan secara nasional, pemerintah kota telah lebih dulu merintis urban farming yang telah berjalan secara intensif selama lima tahun terakhir. Program ini diawali dengan serangkaian sosialisasi, edukasi, dan pelatihan bagi kelompok tani serta kelompok wanita tani binaan Dinas Pertanian. Melalui konsep demplot atau lahan percontohan, masyarakat diharapkan mampu menanam sendiri bahan pangan yang mereka konsumsi. Selain meningkatkan ketersediaan pangan sehat di lahan terbatas, urban farming juga berkontribusi dalam menekan biaya rumah tangga untuk membeli sayuran.
Urban farming di Semarang berfokus pada komoditas hortikultura yang terbagi menjadi dua kategori utama: hortikultura sayuran buah seperti cabai dan terong, serta hortikultura sayuran daun seperti bayam dan kangkung. Melalui Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunungpati, Dinas Pertanian Kota Semarang aktif membina masyarakat dan memastikan keberlanjutan program ini.
Pemerintah berharap keberadaan kebun demplot di kantor kecamatan dapat direplikasi di tingkat kelurahan, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengadopsi konsep urban farming di lingkungan mereka. Dengan meningkatnya partisipasi warga, program ini diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan lokal serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.
Koordinator BPP Gunungpati, Haris Cahyo S, S.P., menjelaskan bahwa pihaknya aktif mendampingi ibu-ibu PKK kecamatan dalam mengembangkan urban farming. “Kami memberikan pendampingan secara langsung, mulai dari penyediaan bibit, teknik bercocok tanam, hingga perawatan tanaman agar hasilnya optimal,” ujar Haris.
Saat ini, Kota Semarang juga tengah menggelar kompetisi Urban Farming Champions yang melibatkan 16 kecamatan. “Kompetisi ini memiliki tiga tahap seleksi, dan pemenangnya akan diumumkan pada bulan April, bertepatan dengan HUT Kota Semarang,” tambah Haris.
Menurutnya, Dinas Pertanian berperan aktif dalam membina taman-taman yang dikelola oleh ibu-ibu PKK di tingkat kelurahan dan kecamatan. “Kami berharap melalui kompetisi ini, semakin banyak masyarakat yang termotivasi untuk menerapkan urban farming di lingkungan mereka. Dengan demikian, program ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi ketahanan pangan kota,” tutupnya.
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bertugas di Kecamatan Gunungpati turut serta dalam upaya pengembangan urban farming bersama ibu-ibu PKK setempat. Dengan pendampingan langsung dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Gunungpati, mahasiswa berperan dalam membantu proses budidaya tanaman hortikultura.
Baca Juga
“Kami ingin memberikan kontribusi nyata dalam mendukung urban farming di Kecamatan Gunungpati. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga,” ujar Amin Nur Rohmat, Koordinator Mahasiswa KKN UPGRIS di Kecamatan Gunungpati.
Dengan adanya kolaborasi ini, urban farming di Kecamatan Gunungpati diharapkan semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
