Venezuela secara luas dianggap sebagai salah satu negara paling korup di dunia, selalu berada di peringkat terbawah dalam indeks global.
Menurut Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Transparency International tahun 2024, Venezuela hanya mendapat skor 10 dari 100 (0 sangat korup, 100 sangat bersih).
Mengapa korupsi begitu merajalela di Venezuela?
– Perusahaan minyak negara PDVSA — Pusat masalah ada pada perusahaan minyak milik negara yang menghasilkan hampir seluruh pendapatan devisa negara. PDVSA disebut sebagai “induk segala korupsi”, dengan miliaran dolar raib melalui skema seperti penggelembungan harga, kontrak fiktif, suap, dan pencucian uang.
– Korupsi besar-besaran di level atas — Pejabat tinggi, termasuk keluarga Maduro dan lingkaran dalamnya. Jaringan korupsi melibatkan kejahatan terorganisir, penambangan ilegal, penyelundupan narkoba, dan kolusi dengan kelompok bersenjata.
– Impunitas dan institusi lemah — Sistem peradilan dipolitisasi dan tidak efektif, hampir tidak ada penegakan hukum anti-korupsi. Hal ini memicu pelanggaran HAM, keruntuhan ekonomi, dan krisis kemanusiaan, yang menyebabkan hiperinflasi, kelangkaan barang, serta emigrasi massal.
Korupsi semakin parah di bawah rezim Chávez dan Maduro, mengubah industri minyak yang dulu berbasis merit menjadi alat patronage politik dan keuntungan pribadi.
Meskipun ada beberapa pembersihan anti-korupsi (yang menyebabkan penangkapan), namun itu bersifat selektif dan tidak cukup. Kondisi Venezuela tetap sangat buruk, dengan korupsi yang sudah mengakar dalam di sektor publik dan kehidupan sehari-hari.
Bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia masih lebih baik dari Venezuela. Di CPI 2024, kita skor 37 dari 100, naik 3 poin dari tahun sebelumnya. Tapi masih di bawah 50 (artinya korupsi masih masalah serius), tapi nggak separah Venezuela yang skornya cuma 10.
Di Indonesia, walau begitu korupsi memang masih marak – terutama di pengadaan barang/jasa, proyek infrastruktur, BUMN seperti Pertamina, dan sektor sumber daya alam.
Tapi bedanya dengan Venezuela:
– Kita punya lembaga independen seperti KPK yang masih aktif nangkap orang-orang besar (meski kadang dikritik tebang pilih atau dipolitisasi).
– Ada penegakan hukum, meski lambat dan nggak sempurna.
– Ekonomi nggak kolaps total; kita masih tumbuh, investasi masuk, walau sering dipalak ormas. Namun oligarki dapat karpet merah dengan bermain mata dengan pemburu rente di pemerintahan.
Pelajaran dari Venezuela: Kalau korupsi dibiarkan menggerogoti sektor vital seperti minyak (mirip kalau di kita BUMN strategis atau tambang dikorupsi habis-habisan), bisa bikin negara hancur. Indonesia masih punya kesempatan memperbaiki dengan penguatan KPK, transparansi, dan political will yang kuat.
Sumber: Ruly Achdiat
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
