Kondisi ekonomi nasional di awal tahun 2026 menjadi sorotan akibat fluktuasi global. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara tegas membantah narasi pesimistis terkait resesi dengan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5,6% hingga 5,7%, didorong oleh kuatnya konsumsi domestik (Kemenkeu, 2026). Namun, di tingkat masyarakat, kekhawatiran tetap menghantui akibat adanya kesenjangan informasi (information asymmetry). Fenomena ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan dan masifnya interaksi hoaks di media sosial yang menciptakan kecemasan, sehingga persepsi emosional sering kali lebih mendominasi sentimen publik dibandingkan data statistik resmi (Juditha, 2018)

Dalam menghadapi tantangan ini, Akuntansi Sektor Publik hadir sebagai instrumen teknis untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Berdasarkan studi Sinaga (2014), penerapan akuntansi manajemen yang baik adalah fondasi menuju good governance yang mampu mencegah kebocoran dana publik. Mengingat pajak menyumbang sekitar 65% hingga 75% pendapatan negara, pencatatan yang akurat sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi kunci untuk membangun kepercayaan (trust) investor dan publik. Di skala mikro, analisis biaya akuntansi juga membantu UMKM agar tetap efisien dan bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Lebih jauh lagi, ketaatan pajak merupakan wujud nyata bela negara tanpa senjata di era modern. Sesuai amanat Pasal 23A UUD 1945, pajak adalah instrumen vital kedaulatan untuk redistribusi kekayaan demi keadilan sosial (Sila ke-5). Sebagaimana dijelaskan oleh Maruapey (2016), keterlibatan warga negara dalam membayar pajak adalah bentuk upaya pembelaan negara secara tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Di sinilah mahasiswa Akuntansi memegang peran ganda: secara teknis menjaga integritas laporan keuangan (Santoso, 2008), dan secara sosial bertindak sebagai agent of literacy untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kontribusi ekonomi bagi kedaulatan bangsa.

Maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan ekonomi Indonesia bergantung pada sinergi antara aspek teknis akuntansi sebagai penyedia data dan aspek etis Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai landasan integritas. Data tanpa etika akan memicu manipulasi, sedangkan sebaliknya etika tanpa data membuat kebijakan tidak terukur. Dalam hal ini, Mahasiswa Akuntansi diharapkan tidak hanya ahli berhitung, tetapi juga memiliki nasionalisme tinggi untuk menjaga perekonomian bangsa.

REFERENSI

Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. Jurnal Pekommas, 3(1).

Kementerian Keuangan RI. (2026). Rilis Pers: Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026. Jakarta: Kemenkeu.

Maruapey, M. H. (2016). Pajak dan Bela Negara. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 6(1).

Santoso. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. Jurnal Administrasi Bisnis, 4(1).

Sinaga, J. (2014). Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik Menuju Good Governance di Indonesia. Jurnal Ekonomi Universitas Methodist Indonesia.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: ekonomi