EDUKASI – Pemekaran wilayah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dan merata bagi masyarakat.
Langkah ini tidak hanya bertujuan memperluas struktur pemerintahan, tetapi juga mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal dari pusat kabupaten.
Secara umum, pemekaran daerah adalah proses pembentukan wilayah administratif baru baik provinsi, kabupaten, maupun kota dengan memisahkan sebagian wilayah dari daerah induknya.
Pembentukan kota baru, misalnya, dilakukan agar masyarakat di wilayah yang berkembang pesat dapat memperoleh pelayanan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Selain meningkatkan pelayanan publik, pemekaran juga diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemerintahan baru, perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal bisa lebih terfokus.
Pemerintah daerah baru pun memiliki kesempatan untuk menggali potensi unggulan wilayahnya sesuai karakter dan kekayaan lokal masing-masing.
Namun, proses pemekaran tidak bisa dilakukan begitu saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom baru harus memenuhi sejumlah syarat, mulai dari aspek administratif, teknis, hingga kemampuan keuangan.
Persetujuan dari DPRD dan kepala daerah induk menjadi langkah awal, diikuti dengan kajian mendalam oleh pemerintah pusat dan persetujuan DPR RI sebelum ditetapkan melalui undang-undang.
Meski membuka peluang kemajuan, pemekaran juga menyimpan tantangan. Persoalan kesiapan sumber daya manusia, potensi tumpang tindih batas wilayah, hingga beban fiskal daerah baru kerap menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Karena itu, pemekaran harus dilakukan berdasarkan kajian yang matang agar tidak justru menambah beban keuangan negara atau menciptakan ketimpangan baru.
Pada akhirnya, pemekaran kabupaten menjadi kota baru bukan sekadar persoalan administrasi atau pemisahan wilayah, melainkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat.
Jika direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, pemekaran bisa menjadi pintu menuju pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Baca Juga
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
