Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama Lembaga Kajian Hukum dan Perburuhan Indonesia (LKHPI) menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Lawan Korupsi: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa” pada Kamis, 11 Desember 2025 pukul 09.00–13.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting dan secara luring di Ballroom Front One Ratu Hotel Nganjuk.

Korupsi masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Kasus-kasus yang melibatkan pemangku kebijakan di berbagai tingkatan memperlihatkan bahwa penyalahgunaan wewenang, lemahnya moralitas jabatan publik, dan tingginya potensi konflik kepentingan masih menjadi hambatan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini menjadi upaya bersama untuk mempertegas komitmen bahwa pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang menyeluruh dan melibatkan seluruh unsur bangsa.

Seminar Nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber dari institusi strategis, antara lain perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum. dari Kejaksaan Agung RI; Kombes Pol Dr. Imam Subandi, S.S., S.H., M.H. dari Bareskrim Polri; serta Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Diskusi akan dipandu oleh moderator Dr. Ani Triwati, S.H., M.H. dan Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc.

Penyelenggara berharap kegiatan ini dapat memperluas pemahaman publik mengenai pentingnya pengawasan yang efektif, peningkatan transparansi, serta pembentukan budaya organisasi yang berintegritas tinggi. Fokus pembahasan meliputi pemanfaatan teknologi dalam pencegahan korupsi, penguatan regulasi, hingga upaya revitalisasi etika jabatan publik.

Nazhela Aulia, S.H., Peneliti LKHPI sekaligus anggota panitia, menilai bahwa korupsi harus dipahami sebagai masalah yang berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa integritas seharusnya menjadi prinsip dasar dalam setiap proses pemerintahan dan bahwa kegiatan semacam ini penting untuk mendorong kesadaran masyarakat mengenai peran mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Nazhela juga melihat seminar ini sebagai peluang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan penegak hukum dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif.

Selain pemaparan materi, peserta juga akan memperoleh kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para narasumber dalam sesi tanya jawab. Kehadiran perwakilan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi profesi, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi dan memperkuat jejaring antikorupsi di tingkat daerah maupun nasional.

Seminar ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti tanpa biaya. Masyarakat yang berminat dapat mendaftar melalui tautan berikut:
https://bit.ly/SemNas-AntiKorupsi

Melalui penyelenggaraan Seminar Nasional ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan LKHPI berharap tercipta ruang dialog yang produktif, kolaboratif, serta mampu mendorong hadirnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berwibawa. Upaya melawan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, dan partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kekuatan utama dalam menciptakan Indonesia yang lebih adil dan berintegritas.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Hari Antikorupsi Sedunia Korupsi