Makassar — Dalam rangka memperkuat komitmen reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Monitoring Group Discussion (MGD) Pembangunan Zona Integritas. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kantor pertanahan yang profesional, bersih, dan terpercaya menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Senin, 1 Desember 2025
Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, berlokasi di Jl. Opu Daeng Risadju No. 438, Makassar. Acara diikuti oleh seluruh perwakilan kantor pertanahan se-Sulawesi Selatan, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.
Kantah Luwu Utara mengirimkan tiga perwakilannya untuk menghadiri kegiatan tersebut, yaitu:
Akdin, S.E.
Andi Nurfadilah Aisyah Gunawan, S.Kom.
Sultan, S.Kom.
Ketiga perwakilan ini adalah petugas loket yang dinilai memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kehadiran mereka dalam kegiatan ini diharapkan memperkuat pemahaman terkait implementasi Zona Integritas di lingkungan kantor pertanahan.
Kegiatan Monitoring Group Discussion ini membahas berbagai aspek penting terkait upaya pencegahan korupsi, peningkatan transparansi, efisiensi layanan, serta penguatan komitmen aparatur dalam menjalankan tugas sesuai standar pelayanan. Peserta diberikan pemahaman tentang pentingnya budaya integritas dalam kegiatan pelayanan sehari-hari.
Selain itu, forum diskusi ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman antar-kantor pertanahan dalam menerapkan langkah-langkah pembangunan Zona Integritas. Setiap kantor memiliki tantangan dan solusi yang berbeda, sehingga kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan.
Perwakilan dari Kantor Pertanahan Luwu Utara mengikuti kegiatan dengan penuh antusias. Mereka berdiskusi langsung mengenai perbaikan alur pelayanan, penguatan komitmen bebas calo, pengendalian gratifikasi, hingga penerapan sistem layanan berbasis digital yang lebih cepat dan efisien.
Menurut panitia penyelenggara, keberhasilan pembangunan Zona Integritas bukan hanya dilihat dari kelengkapan dokumen dan eviden, tetapi juga dari perubahan nyata pola pikir dan perilaku pegawai, terutama yang bertugas langsung di loket layanan. Oleh karena itu, keterlibatan petugas loket dianggap sangat penting.
Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh unit kerja dalam menjaga kualitas layanan publik yang bermartabat. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan pelayanan pertanahan yang cepat, pasti, dan bebas dari pungli.
Di akhir kegiatan, perwakilan Kantah Luwu Utara bertekad memperkuat budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat Luwu Utara.
Melalui Monitoring Group Discussion ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara berharap dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan birokrasi pertanahan yang bersih dan melayani. Komitmen terhadap Zona Integritas menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
