Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah membawa wajah baru dalam politik luar negeri negara ini sejak dilantik pada Oktober 2024. Langkah politik dan diplomasi Indonesia di panggung dunia di bawah kepemimpinannya bukan sekadar kelanjutan tradisi lama, tetapi juga refleksi adaptasi terhadap dinamika geopolitik kontemporer yang semakin kompleks.
Diplomasi Indonesia di era Prabowo terus berakar pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, yakni tidak berpihak pada kekuatan besar tetapi tetap aktif dalam bekerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini kini diwarnai dengan unsur strategi yang lebih tegas dan proaktif, terutama dalam merespons isu global dan regional yang semakin mendesak. Penelitian akademik menunjukkan bahwa pemilu 2024 dan terpilihnya Prabowo mencerminkan pergeseran diplomasi Indonesia dari sekadar pragmatis ekonomi menjadi sesuatu yang lebih komprehensif, yakni menggabungkan pertimbangan keamanan nasional, kerja sama strategis, dan peran aktif dalam forum multilateral (Yadav, 2025).
Salah satu perubahan paling nyata dalam kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Prabowo adalah upaya untuk memperkuat posisi global melalui keanggotaan dalam BRICS, kelompok negara berkembang yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global. Keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025 dipandang menjadi tonggak penting diplomasi negara ini, karena langkah itu menandakan bahwa Indonesia ingin meningkatkan pengaruhnya di luar lingkup tradisional ASEAN atau hubungan bilateral konvensional dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China (Iswardhana, 2025).
Menurut kajian Iswardhana (2025), keputusan bergabung dengan BRICS bukan sekadar simbolis, tetapi juga mencerminkan logika existential diplomacy, yakni usaha memperkuat identitas nasional Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh dalam tatanan dunia multipolar. Namun, peneliti ini juga mencatat bahwa keputusan tersebut perlu diimbangi dengan konsistensi kebijakan, kerana keanggotaan BRICS yang dipadukan dengan tujuan jangka panjang seperti proses aksesi OECD dapat menimbulkan persepsi ketidakkonsistenan di mata mitra internasional.
Langkah Indonesia menggandeng BRICS menyusul keterlibatannya secara proaktif dalam berbagai forum global lain, termasuk Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan forum ekonomi besar seperti St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), di mana Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri bebas dan aktif, serta kerja sama damai antarbangsa. Dalam pidato tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi internasional di tengah konflik global seperti di Timur Tengah, serta apresiasi terhadap peluang kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.
Selain upaya memperluas kerja sama multilateral, diplomasi Indonesia juga semakin menonjol dalam perimbangan hubungan dengan kekuatan besar dunia. Misalnya, Indonesia terus memperkuat hubungan dengan China melalui kunjungan tingkat tinggi dan investasi, tetapi tetap menjaga hubungan strategis dengan negara Barat seperti Amerika Serikat dalam ranah perdagangan dan teknologi. Analisis akademik mencatat bahwa pendekatan ini mencerminkan strategi midle power diplomacy yang berusaha memaksimalkan keuntungan dari hubungan dengan berbagai aktor internal dan eksternal tanpa terjebak dalam blok geopolitik tertentu (Yadav, 2025).
Dilihat dari sudut lain, penekanan pada aspek pertahanan dan kerja sama keamanan juga menjadi ciri kebijakan luar negeri di era Prabowo. Meski Indonesia tetap menekankan penyelesaian konflik secara damai, posisinya dalam isu-isu keamanan regional semakin kuat melalui kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk latihan bersama dan pertukaran teknologi militer. Diplomasi pertahanan ini juga sejalan dengan tantangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks, terutama di Laut China Selatan dan krisis Myanmar. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia kini tidak hanya berkutat pada isu ekonomi dan politik semata, tetapi juga pada aspek stabilitas keamanan kawasan yang lebih luas.
Diplomasi Prabowo di panggung internasional juga terlihat dalam respons Indonesia terhadap konflik global. Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, terus mengadvokasi solusi damai bagi konflik yang berkepanjangan, terutama dalam konteks Timur Tengah. Sikap ini konsisten dengan tradisi Indonesia yang menempatkan diri sebagai mediator dan pendorong dialog antarnegara. Meskipun tindakan ini sering mendapat pujian di forum internasional, tantangan tetap ada karena perang dan krisis kemanusiaan global memerlukan pendekatan diplomatik yang lebih rumit dan bersifat jangka panjang.
Namun demikian, kritik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Prabowo juga muncul, terutama dari kalangan akademik dan pengamat politik internasional. Beberapa pihak berpendapat bahwa kecenderungan diplomasi yang terlalu terfokus pada strategi keamanan dan blok seperti BRICS dapat mengaburkan prinsip free and active yang telah menjadi identitas utama Indonesia selama puluhan tahun. Kritik ini mengingatkan bahwa konsistensi dan transparansi kebijakan luar negeri sangat penting agar Indonesia tetap dapat memainkan peran positif dalam diplomasi internasional tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan negara lain.
Terlepas dari kontroversi tersebut, fakta bahwa Indonesia kini semakin sering menjadi tuan rumah pertemuan internasional, aktif di forum global, dan berhasil memperluas kerja sama bilaterally serta multilateral menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia di era Prabowo tidak lagi pasif. Ini menandakan bahwa negara ini bersiap mengambil peran yang lebih signifikan dalam arsenal diplomasi global, tidak hanya sebagai negara kepulauan besar di Asia Tenggara tetapi juga sebagai aktor kunci di tatanan dunia multipolar.
Melihat pada capaian dan arah kebijakan saat ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam politik luar negeri Indonesia di bawah Prabowo Subianto mencerminkan sinergi antara prinsip tradisional bebas dan aktif dengan strategi diplomasi yang lebih berani dan adaptif terhadap realitas geopolitik modern. Transformasi ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara aspirasi nasional dan peluang global, sambil tetap mempertahankan identitas diplomatik yang independen.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
