Sebagai mahasiswa Thailand yang menuntut ilmu di Indonesia, saya sering merenungi bagaimana sistem pendidikan di negeri asal saya berjalan terutama aspek supervisi pendidikan di sekolah-sekolah Thailand. Kepala sekolah, pengawas, guru, dan pejabat Dinas Pendidikan sering menyebut supervisi sebagai tulang punggung peningkatan mutu sekolah. Namun, di lapangan, fungsi ini sering kali kehilangan roh pembinaannya. Supervisi berubah menjadi rutinitas administratif, bukan sarana refleksi dan peningkatan profesionalisme guru.
Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep supervisi sebagai pembinaan dan praktik supervisi sebagai kontrol. Di sinilah akar masalahnya: sistem supervisi kita belum menumbuhkan budaya belajar bersama di antara pendidik, melainkan menegaskan hierarki kekuasaan dalam birokrasi pendidikan.
Supervisi yang Formalistik dan Top Down
Kerangka supervisi di Thailand masih terlalu formal dan top-down. Penelitian di wilayah Thailand Selatan misalnya di provinsi Nakhon Si Thammarat mengembangkan model PAREF (Perencanaan, Aksi, Penguatan, Evaluasi, dan Umpan Balik) yang sebenarnya progresif (ArticleArchives, 2023). Namun, implementasinya di lapangan masih kaku dan simbolik. Supervisi sering dilakukan hanya untuk memenuhi laporan, bukan untuk mengidentifikasi permasalahan riil di ruang kelas.
Studi lain menegaskan bahwa efektivitas supervisi di era pendidikan 4.0 masih berada pada level “menengah” dalam hal monitoring dan evaluasi (ThaiJo, 2023). Artinya, kepala sekolah dan pengawas lebih sibuk menulis laporan daripada mendampingi guru memperbaiki kualitas pengajaran. Jika supervisi dipahami hanya sebagai penilaian, bukan pembelajaran, maka guru akan melihatnya sebagai ancaman, bukan bantuan.
Minimnya Partisipasi Guru dan Praktisi Sekolah
Masalah lain yang tak kalah serius adalah rendahnya partisipasi guru dalam perancangan dan evaluasi supervisi. Sebuah studi di Bangkok menemukan bahwa pendekatan partisipatif dalam supervisi baru mulai dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir (ThaiJo, 2024). Padahal, tanpa pelibatan aktif guru, supervisi hanya menjadi “ritual evaluasi” yang kehilangan substansi.
Guru di Thailand sering merasa diawasi, bukan dibimbing. Mereka jarang dilibatkan dalam diskusi reflektif mengenai pengajaran atau pengembangan diri. Akibatnya, budaya supervisi berubah menjadi budaya “takut salah”. Padahal, semangat supervisi seharusnya menumbuhkan growth mindset bahwa setiap guru berhak untuk berkembang, bukan hanya diukur hasilnya.
Ketimpangan Kapasitas Antar Sekolah
Variabilitas kapasitas pengawas dan kepala sekolah juga menjadi persoalan mendasar. Penelitian di distrik Pak Chong, provinsi Nakhon Ratchasima menunjukkan bahwa efektivitas supervisi internal berbeda signifikan berdasarkan usia, pengalaman, dan karakter kepemimpinan kepala sekolah (STIC Journal, 2022).
Ini menunjukkan bahwa sistem kita belum memiliki standar mutu pengawas yang merata. Di satu sisi, ada sekolah yang mampu menerapkan supervisi berbasis kolaborasi; di sisi lain, banyak sekolah masih terjebak dalam pola lama yang kaku dan instruktif. Negara seharusnya tidak hanya mengeluarkan pedoman supervisi, tetapi juga memastikan pembinaan berkelanjutan bagi para supervisor dan kepala sekolah.
Supervisi yang Birokratis dan Minim Inovasi
Orientasi supervisi yang terlalu menekankan pada “tata kelola” dan regulasi telah menutup peluang untuk menciptakan pembinaan guru yang bermakna. Banyak kepala sekolah dan pengawas lebih fokus mengecek dokumen, silabus, atau rencana pembelajaran, tanpa benar-benar masuk ke proses belajar mengajar.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak model supervisi ideal telah dikembangkan, pelaksanaannya tetap berorientasi pada manajemen dan administrasi, bukan pada substansi pembelajaran (Article Gateway, 2023). Supervisi seperti ini ibarat dokter yang hanya melihat hasil tes laboratorium tanpa memeriksa pasiennya secara langsung.
Akibatnya, guru kehilangan motivasi untuk berinovasi. Mereka hanya berusaha “memenuhi kriteria supervisi”, bukan memperbaiki cara mengajar. Padahal, kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh kelengkapan dokumen, melainkan oleh kreativitas dan kompetensi guru dalam mengelola kelas.
Supervisi yang Belum Adaptif terhadap Era Digital
Tantangan teknologi dan perubahan kurikulum menuntut model supervisi yang adaptif dan kontekstual. Namun, sebagian besar sekolah di Thailand belum siap menghadapi disrupsi digital. Studi terbaru mencatat bahwa banyak sekolah masih kesulitan merancang sistem supervisi yang relevan dengan pembelajaran abad ke-21 (ThaiJo, 2023).
Ironisnya, di tengah perubahan cepat dalam dunia pendidikan global, sistem supervisi kita justru tertinggal karena masih berpikir dalam kerangka abad ke-20. Jika supervisor tidak memahami strategi pembelajaran berbasis teknologi, bagaimana mungkin mereka bisa menilai guru secara objektif dan konstruktif?
Rekomendasi
Dari berbagai analisis di atas, jelas bahwa akar masalah supervisi di sekolah Thailand bukan hanya soal metode, tetapi juga soal paradigma. Selama supervisi masih dipandang sebagai alat kontrol birokrasi, bukan instrumen pembinaan profesional, maka efektivitasnya akan terus stagnan.
Dua hal mendesak yang perlu dilakukan:
1. Membangun model supervisi kolaboratif dan reflektif
Supervisi harus menempatkan guru sebagai mitra belajar, bukan bawahan. Kepala sekolah dan pengawas perlu mengembangkan budaya dialog pedagogis, bukan evaluasi sepihak. Supervisi yang humanis akan lebih efektif mendorong inovasi dan tanggung jawab profesional.
2. Menjadikan supervisi sebagai sarana pembelajaran profesional berkelanjutan
Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengubah paradigma supervisi dari “kontrol mutu” menjadi “pengembangan kapasitas”. Supervisor harus dibekali kemampuan coaching, mentoring, dan penggunaan data pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan.
Sebagai mahasiswa Thailand yang belajar di Indonesia, saya melihat banyak praktik baik di sekolah-sekolah Indonesia, di mana supervisi dilakukan secara terbuka dan kolaboratif. Pengawas datang bukan untuk mencari kesalahan guru, tetapi membantu menemukan solusi. Dari pengalaman itu, saya yakin, reformasi supervisi di Thailand bukan mustahil asalkan kita berani mengubah cara pandang.
Supervisi yang efektif bukanlah soal siapa yang mengawasi, tetapi bagaimana kita saling belajar. Dan selama hal itu belum menjadi budaya, pendidikan di Thailand akan terus berjalan di tempat.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
