Lamongan, Jawa Timur — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan tengah menjadi sorotan publik setelah menerima sejumlah laporan terkait pelayanan yang dinilai buruk dan tidak profesional. Kondisi ini menimbulkan perbandingan dengan beberapa dinas lain seperti Dinas Koperasi-UKM dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dinilai lebih tertib dalam memberikan layanan.
Perwakilan salah satu komunitas pemberdayaan UMKM Lamongan mengungkapkan pengalaman tidak menyenangkan saat beberapa kali mendatangi kantor Dinas PMD. “Saat kami datang, tidak ada resepsionis di meja depan. Kami langsung menuju ruangan terdekat, yaitu Bidang Pemerintahan Desa,” ujarnya.
Namun, pelayanan di dalam ruangan tersebut justru menambah kekecewaan. Para staf disebut saling melempar tanggung jawab ketika ditanya mengenai data desa. “Mereka bilang hanya kepala dinas atau sekretaris dinas yang bisa membantu, tapi kami sudah empat kali datang dan tidak pernah bertemu dengan keduanya, padahal bukan jam istirahat,” tambahnya.
Kekacauan internal juga tampak dari suasana kantor. Ketika ditanya siapa kepala bidang (kabid) di ruangan itu, para staf justru saling tatap tanpa jawaban yang jelas. Beberapa pegawai bahkan tampak santai merokok di dalam ruangan berpendingin udara.
Lebih jauh, narasumber juga menanyakan keberadaan papan struktur organisasi, namun hanya mendapat jawaban tidak pasti. “Mereka bilang ‘kemarin di sana’ sambil menunjuk arah yang tidak jelas,” ungkapnya. Saat ditegaskan kembali, salah satu pejabat di ruangan itu menjawab enteng, “Kalau nggak ada ya berarti nggak ada,” yang dinilai sangat tidak pantas diucapkan oleh pelayan publik.
Baca Juga
Padahal, tujuan kedatangan komunitas tersebut bersifat positif, yakni untuk menawarkan kerja sama pengembangan UMKM desa di Kabupaten Lamongan. Namun, niat baik itu justru disambut dengan pelayanan yang jauh dari kata ramah dan profesional.
Kasus ini menjadi sinyal penting bahwa Dinas PMD Lamongan perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan dan manajemen internal agar citra pemerintah daerah tidak tercoreng oleh perilaku oknum di dalamnya.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
